MEDIA BLITAR – Ustaz Abdul Somad menanggapi isu pembatalan haji 2021 hingga menyinggung pemerintah mengalokasikan dana tersebut untuk membangun infrastruktur jalan.

Pendakwah yang baru saja menikahi gadis belasan tahun ini memberikan pengakuan yang cukup mencengangkan karena sudah menyebut pemerintah tidak bijak.

Laki-laki yang akrab disapa UAS ini mengatakan kalau umat Islam diam maka pemerintah akan bertindak semena-mena. Sebaliknya, jika umat Islam bergerak pemerintah akan berhenti.

“Duit tak ada, dipakai dana haji. Umat islam rebut, umat Islam mengamuk. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami bayar pakai bangun jalan, investasi,” ungkap Ustaz Abdul Somad yang viral di media sosial dilansir MediaBlitar.com pada Rabu, 9 Juni 2021.

“Umat Islam ngamuk baru berhenti!,” tambahnya.

Bukannya mendapat pujian, Ustaz Abdul Somad ini malah menerima banjir hujatan dari netizen gegara pernyataannya yang dinilai persuasive.

“Dakwahnya tendensius dan menghasut, sepertinya punya ambisi. Tidak murni lagi sebagai pendakwah, semoga umatnya sepat sadar,” komentar netizen @masgun.

“Ngurus istri dan ana aja nggak becus…gimana mau ngurus umat…ngomong kok ngawur. Kalo ada yang ngelaporin baru tahu rasa ini orang,” komentar netizen @indonesiamaju.

“Ustaz koq ceramahnya Cuma nyebar isu hoax kagak jelas…seharusnya ceramahnya memberi pencerahan,” komentar @widihartanto.

Dalam pernyataannya Ustaz Abdul Somad mengatakan kalau pemerintah kerap memancing amarah umat Islam sehingga menimbulkan pro dan kontra.

UAS mengatakan kalau umat Islam ribut, maka penggunaan dana haji tidak dilanjutkan. Tetapi, kalau umat Islam diam, maka pemerintah bakal diam-diam menggunakan dana haji untuk membangin infrastruktur jalan.

“Jika umat Islam diam lanjut, diamlah kalian habislah Masjid ini,” ucapnya.

Kemudian, Ustaz Abdul Somad menuturkan kepada para petinggi agar tidak mempermainkan roda pemerintahan.

Sebab, UAS menyebut kalau para penguasa nantinya akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak.

“Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya tandatangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah. Jabatan kalian hanya 2 periode tapi hisab kalian dia akhirat selama-lamanya,” ujarnya.

Menanggapi isu yang beredar, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menampik pernyataan yang disebut Ustaz Abdul Somad.

Anggito menjelaskan kalau dana haji tidak dialokasikan untuk membangun infrastruktur jalan melainkan karena kepentingan Kesehatan di masa pandemic.

“Tidak ada alokasi investasi di infrastruktur, tentu banyak yang menginterpretasikan bahwa ini akan menimbulkan resiko tinggi bagi dana haji,” ujar Abimanyu dilansir dari Antara.***

Editor: Nur Yasin

rmol.id Dugaan masuknya dana haji untuk penggunaan pembangunan infrastruktur digambarkan filusuf Rocky Gerung secara sederhana.

Menurut Rocky, publik belum benar-benar yakin dana haji tersimpan secara aman. Sebab sejauh ini, dana umat Islam di Indonesia tersebut sudah tercampur dengan anggaran lain dan publik tidak tahu detail penggunaannya.

Bahkan Rocky menyebutkan, tak ada jaminan dana haji tersimpan aman tanpa bercampur dengan uang lain. "Duit haji itu masuk ke dompet pemerintah, namanya APBN.

APBN itu duitnya campur-campur, ada tax amnesty di sana yang duitnya haram," kata Rocky Gerung dalam acara Mata Najwa, Rabu malam (9/6).

"Duit you sudah masuk ke dompet yang sama (APBN). Dicampur duit haram dan halal," sambung Rocky. Seharusnya, kata Rocky, pemerintah bersikap transparan soal ke mana aliran dana haji yang belakangan diisukan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Namun yang terjadi, publik tidak mengetahui aliran dana haji yang tercampur dengan dana lain. Selama ini, dana haji juga hanya diungkap sebatas laporan. "Harusnya disimpan khusus dana haji, bisa lewat sukuk kek, lewat apa macam," tandas Rocky Gerung.

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid yang turut hadir secara virtual dalam diskusi tersebut melihat polemik soal dana haji terjadi karena publik sudah terlanjur tidak percaya kepada pemerintah.

"Ini ada distrust di tengah masyarakat," tandas Hidayat Nur Wahid.

EDITOR: DIKI TRIANTO

INDOZONE.ID - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy memastikan bahwa dana calon jamaah haji aman.

Muhadjir menegaskan dana haji sebesar Rp150 triliun yang sudah disetorkan dikelola dengan baik oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Hal ini disampaikan oleh Muhadjir setelah mengunjungi Kantor Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Menara Bidakara 1, Jakarta Selatan.

Dia kembali menegaskan bahwa keputusan pembatalan haji 2021 tersebut diambil demi keselamatan masyarakat karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Muhadjir berharap para calon jamaah bersabar.

"Mudah-mudahan keputusan pahit ini adalah pil yang justru menjadi obat untuk kita semua. Bukan sesuatu yang harus kita sesali. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa berangkat seperti sedia kala," ujarnya.