Inisiatifnews.com Prp dan kontra terhadap program bimbingan dan sertifikat untuk para dai di Indonesia masih bergulir. Banyak yang setuju namun juga tak sedikit yang tidak sependapat.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis akhirnya memberikan perspektifnya. Bahwa secara pribadi ia sangat sepakat dengan rencana pemerintah memberikan sertifikat kepada profesi penceramah dai di Indonesia tersebut.

“Ini sudah benar, da’i perlu diberi sertifikat bukan sertifikasi,” kata kiai Cholil Nafis, Selasa (8/6/2021).

Ia menilai bahwa pemerintah dan organisasi kemasyarakatan (ormas) perlu bekerjasama dalam menghadirkan para pendakwah yang berkompetensi.

“Saling bekerjasama, Pemerintah membina, juga ormas-ormas membimbing kepada para da’i,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa program sertifikasi dai dengan dai bersertifikat itu dua hal yang berbeda. Perbedaannya jelas di sisi kompensasi.

“Kalau sertifikasi da’i itu harus formal dan diberi honor, sedangkan da’i bersertifikat atau terstandar itu peningkatan kompetensi dan wawasan,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia bakal menggelar program bimbingan teknis (bimtek) terhadap para pendakwah.

Menurut Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, bahwa bimtek ini merupakan program dari negara dalam rangka peningkatan kompetensi dan wawasan bagi para tokoh yang berprofesi sebagai pendakwah.

“Fasilitas pembinaan ini untuk meningkatkan kompetensi para dai dalam menjawab dan merespon isu-isu aktual dengan strategi dan metode dakwah yang menitikberatkan pada wawasan kebangsaan atau sejalan dengan semboyan hubbul wathon minal iman,” jelas pria yang karib disapa Gus Yaqut itu, Kamis (3/6).

Setelah menjalani bimtek, maka para dai akan mendapatkan sertifikat.

Hanya saja, Gus Yaqut ia menegaskan bahwa sertifikat itu bukan sesuatu wajib dan sebagai syarat orang menjadi dai di Indonesia. Melainkan sebagai bentuk bahwa dai tersebut telah dibekali dengan wawasan kebangsaan dan meningkatan kualitas serta kompetensi diri. []

Diterbitkan di Berita
Kiswondari sindonews.com JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyinggung fenomena munculnya dai-dai instan yang populer melalui sosial media (sosmed). Untuk itu, di tengah era disrupsi akibat kemajuan teknologi digital, gerakan pencerahan (tanwir) Muhammadiyah dianggap perlu digarap lebih serius.

Menurut Haedar, digarapnya gerakan tanwir ini utamanya adalah untuk menghadirkan jawaban-jawaban alternatif dan kontekstual agar umat tidak malah terjatuh ke dalam cara yang salah menghadapi era disrupsi.
Alih-alih menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman menjawab tantangan zaman, sebagian umat malah menjadi resisten dan serba defensif (menutup diri) dari realitas yang ada.

“Karena ada yang melawan dehumanisasi tapi lari pada pemahaman agama yang puritan, lari dari kehidupan. (gejala) Puritan dan anti kehidupan itu juga terjadi pada kehidupan nasional,” ungkap Haedar dalam forum Digital Society Discussion Series #5 Center of Southeast Asian Social Studies UGM, Sabtu (1/5/2021) kemarin.

Menurut Haedar, masalah itu diperparah oleh banyaknya dai-dai instan yang bermunculan di masa digital tanpa latar belakang disiplin keilmuan yang jelas.

“Ada dai-dai instan. Agama (Islam) memang demokratis, tapi kan beda kalau orang yang berilmu agama, mendalam dan luas itu tahu batas-batas ketika dia memberi panduan bagi umat. Kalau dai-dai instan kan tidak punya dasar,” kritiknya.

Parahnya lagi, sambung dia, para dai instan ini juga tidak berafiliasi dengan organisasi agama yang mapan sehingga seringkali mereka tak segan-segan untuk membuat kontroversi dengan menyampaikan hal-hal yang tidak substantif dan tidak sepatutnya.

“Sekarang banyak dai-dai yang online tapi populer. Nah maka buat mereka profesi (dai) itu juga tidak masalah karena mereka terbebas dari tanggungjawab komunitas,” imbuh Haedar.

Oleh karena itu, menurut Haedar, masalah-masalah ini harus dibaca dengan baik oleh pegiat Persyarikatan agar mampu menjaga umat tetap pada pandangan dan nilai-nilai keagamaan yang mencerahkan.

Sehingga, dia menambahkan, gerakan pencerahan Muhammadiyah harus dihadirkan untuk memberikan jawaban atas berbagai problem kemanusiaan, problem ekologis, menjunjung keadilan relasi gender baik secara struktural dan kultural.

“Bagaiamana nanti agama hadir di satu pihak sebagai lawan dehumanisasi, tapi di sisi lain juga harus adaptif terhadap relasi sosial yang inklusif, juga adaptif terhadap perubahan yang mengglobal dan kemanusian universal yang menyelamatkan kehidupan,” pesan Haedar.
 
 
Diterbitkan di Berita