tek.id Kementerian Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan tata kelola perlindungan data dan keamanan sistem PeduliLindungi.

Hal ini merupakan buntut perkara sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo yang diakses orang lain sehingga menjadi topik panas di Twitter.

Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Digital dan SDM Dedy Permadi memaparkan, Kemenkes akan bertanggungjawab atas pemanfaatan data pada sistem PeduliLindungi yang terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN), sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) serta Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Inisiatif Satu Data Indonesia.

Sementara BSSN sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan kebijakan teknis keamanan siber bertanggungjawab untuk melakukan pemulihan dan manajemen risiko keamanan siber Sistem Elektronik sesuai dengan PP PSTE dan Pepres No. 28 Tahun 2021 tentang BSSN.

Terakhir, sesuai PP PSTE, PM Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, serta Pepres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kominfo selaku regulator akan melakukan langkah strategis pemutakhiran tata kelola data sistem PeduliLindungi.

Sebelumnya, Kominfo juga sudah melakukan migrasi sistem PeduliLindungi ke PDN pada 28 Agustus 2021. Migrasi meliputi sistem, layanan aplikasi, database aplikasi PeduliLindungi, serta sistem aplikasi SiLacak, dan PCare.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan Sistem Pedulilindungi. Dedy menambahkan, agar masyarakat tidak terprovokasi terkait isu kebocoran data dan tetap menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang akan terus disempurnakan.

“Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak tepat terkait sistem PeduliLindungi. Pemerintah menghimbau agar masyarakat dapat mengunduh dan tetap memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi yang saat ini fiturnya terus dikembangkan untuk mendukung aktivitas masyarakat dalam masa adaptasi pengendalian pandemi Covid-19,” ujar Dedy.

Suara.com - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menduga sumber kebocoran data pengguna elektronik health alert card atau eHAC berasal dari pihak mitra. Pihak mitra yang dimaksud adalah pengelola aplikasi eHAC yang bekerjasama dengan Kemenkes RI.

Ia juga memastikan bahwa saat ini pemerintah Indonesia sudah menonaktifkan aplikasi eHAC lama, yang awalnya digunakan untuk keperluan perjalanan transportasi udara.

"Dugaan kebocoran di aplikasi eHAC yang lama diakibatkan dugaan kebocoran dari pihak mitra, dan kini (dugaan kebocoran) sudah diketahui oleh pemerintah dan saat ini sudah dilakukan tindakan pencegahan dengan menonaktifkan eHAC lama," ujar Anas.

Anas memastikan pihaknya juga sudah melakukan investigasi bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) serta aparat berwajib untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

Keterlibatan aparat berwajib ini, kata Anas, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Digitalisasi Data Elektronik.

"Ini adalah baru dugaan kebocoran, karena sebuah insiden kebocoran baru 100 persen bisa dikatakan bocor jika sudah ada hasil audit digital forensik," tutur Widyawati.

"PeduliLindungi servernya berada di pusat data nasional, dan terjamin keamanannya dengan didukung oleh lembaga terkait, baik itu Kominfo maupun juga Badan Siber Nasional (BSN) dan ini satu paket dengan seluruh sistem informasi yang terkait dengan pengendalian Covid-19," pungkas Anas.

Tim detikcom - detikFinance Jakarta - Publik kembali dihebohkan dengan munculnya dokumen kartu kredit PT Pertamina (Persero) yang mencapai Rp 420 miliar.

Dokumen tersebut muncul usai geger kartu kredit Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan limit Rp 30 miliar.

Seperti dilihat detikcom, Rabu (30/6/2021), dokumen tersebut memuat beberapa kolom. Kemudian, dalam kolom tersebut ada tulisan 'pagu kredit' dan di bawahnya tertulis 'super group credit limit'. Nilai super group credit limit tertulis di bawahnya dengan angka Rp 420 miliar.

Ini Penampakan Dokumen Kartu Kredit Pertamina Rp 420 Miliar yang Bocor Foto: dokumen super group credit limit Pertamina (istimewa)

Saat ditanya apakah komisaris pernah mendapat laporan tersebut, Ahok mengatakan, justru ia meminta laporan tersebut. "Justru kami minta. Nanti jika dibuka bisa pada kaget," katanya.

Ahok sendiri merupakan komisaris yang menolak fasilitas kartu kredit untuk para petinggi Pertamina. Dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) usulan penghapusan fasiitas kartu kredit itu disampaikan.

Ia menilai, penghapusan fasilitas kartu kredit ini sebagai kontrol dari pemakaian yang tidak tepat sasaran. Tak lama, niat Ahok menghapus fasilitas kartu kredit itu terlaksana.

Kebijakan itu tertuang dalam surat No. 204/H00000/2021-S4 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini.

Lebih lanjut Ahok menuturkan, selama ini dirinya hanya mendapat kartu kredit. Dia juga menuturkan, saat ini fasilitas kartu kredit untuk para petinggi Pertamina telah ditarik. "Iya dan udah dapat sekarang setelah jadi rame di media," ujarnya.

(acd/dna)