SEPUTARTANGSEL.COM - Gus Najih Maimoen akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Barisan Ksatria Nusantara (BKN).

Laporan tersebut dilayangkan BKN ke Polda Jateng pada Jumat, 16 Juli 2021 kemarin setelah Gus Najih Maimoen dinilai telah menyebarkan kabar bohong terkait vaksinasi Covid-19.

Melalui video ceramahnya yang viral di YouTube, Gus Najih Maimoen mengatakan bahwa pemerintah telah mendukung pembantaian melalui vaksinasi Covid-19.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa pemerintah saat ini telah dikuasai China. Menanggapi hal ini, Politisi Muannas Alaidid mengaku bersyukur.

Pasalnya menurut Muannas, pernyataan putra dari KH Maimoen Zubair itu dapat memecah belah bangsa.

1. Alhamdulilah Gus Najih Maimun akhirnya resmi dilaporkan BKN (Barisan Ksatria Nusantara) dugaan menyebarkan berita bohong yg memecah belah dg menyebut Pemerintah RI mendukung pembantaian massal lewat vaksin covid, sekaligus tuduhan membabi buta lainnya thd PBNU @nuchannels

— Muannas Alaidid, SH. MH. (@muannas_alaidid) July 17, 2021

"Alhamdulilah Gus Najih Maimun akhirnya resmi dilaporkan BKN (Barisan Ksatria Nusantara) dugaan menyebarkan berita bohong yg memecah belah dg menyebut Pemerintah RI mendukung pembantaian massal lewat vaksin covid, sekaligus tuduhan membabi buta lainnya thd PBNU @nuchannels," tulis Muannas, dikutip Seputartangsel.com dari akun @muannas_alaidid pada Sabtu, 17 Juli 2021.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa sikap Gus Najih Maimoen belakangan sangat jauh dari sikap para ulama panutan Nahdlatul Ulama (NU).

Karenanya, Muannas mendukung segala proses hukum yang akan dikenakan kepada Gus Najih.

"Beliau harus dipanggil kalo perlu tangkap aja sikapnya belakangan ini sangat jauh dari ulama panutan NU Mbah maimun & kiai NU lainnya, saya pribadi mendukung proses hukum terhadapnya @divisihumaspolri," tegasnya.***

Tim detikcom - detikNews Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyerang balik mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko.

Dia menyebut Sujanarko, yang mengajak perang terbuka soal tes wawasan kebangsaan (TWK), tak tahu malu.

Serangan itu terkait status Sujanarko yang sudah masuk masa pensiun sejak pekan lalu. Sujanarko sendiri telah mengabdi di KPK selama 17 tahun dan menjadi satu dari 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK untuk alih status menjadi ASN.

"Kok nggak malu ikut test jadi ASN?" ucap Bima, Kamis (27/5/2021).

"Yang bersangkutan tidak lolos administrasi untuk bisa ikut test TWK karena faktor usia. Kok bisa ikut?" ucapnya.

Lalu apa kata Bima terkait ajakan perang terbuka dari Sujanarko?

"Biarin aja," ucap Bima.Sebelumnya, Sujanarko menantang Kepala BKN Bima Haria untuk membuktikan dirinya tidak bisa dididik atau dilabeli 'merah'. Dia pun berpikir untuk melakukan somasi terhadap Bima.

"Saya nggak membedakan antara 24 dan 51 (pegawai), tapi menurut saya Bima Haria (Kepala BKN) harus bertanggung jawab juga.

Sebut nama saya nggak apa-apa, ini kayaknya kita harus perang terbuka deh. Dia biar nggak ngumpet terus gitu, ini nggak profesional," ujar Sujanarko, kepada wartawan, Kamis (27/5).

"Apa bedanya saya dengan teroris? Apa bedanya saya dengan pasukan separatis. Sampaikan ini ke Bima untuk bisa menjawab itu. Apa argumentasinya? Saya sedang berpikir untuk lakukan somasi terhadap Bima.

Paling tidak dia harus bisa menjawab, dan punya bukti fakta, bahwa saya tidak bisa dididik, saya dilabeli merah, apa buktinya?," sambungnya.

Menurutnya, metodologi pada TWK ini tidak pernah diberi paham kepada para pegawai secara detail. Begitupun asesor dinilai tidak profesional karena tidak mau menjelaskan maksut tes TWK ini dan apa yang terjadi bila pegawai tidak lolos.

Sebagai informasi, 51 dari 75 orang pegawai KPK yang tak lolos TWK dinyatakan 'merah' dan tak bisa lagi bergabung ke KPK. Sementara, 24 orang lainnya bakal mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara sebelum kembali dinilai layak atau tidak menjadi ASN.

(haf/haf)