sindonews.com JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) memastikan lembagatersebuttidak mengalami peretasan atau pembobolan olehperetas alias hacker dari China. Saat ini, server BIN diklaim dalam kondisi aman.

"Hingga saat ini server BIN masih dalam kondisi aman terkendali dan tidak terjadi hack sebagaimana isu yang beredar bahwa server BIN diretas hacker asal China," kata Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto saat dikonfirmasi, Jakarta Selasa (14/9/2021).

Meski begitu, Wawan menyebut, sejumlah serangan siber yang digencarkan terhadap BIN memang merupakan hal yang wajar terjadi sebagai institusi negara.

Saat ini, menurut Wawan, pihaknya tengah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI. Wawan menjelaskan, BIN saat ini masih mendalami isu peretasan server di sejumlah Kementerian/Lembaga pemerintah lain.

"BIN selalu melakukan pengecekan secara berkala terhadap sistem yang berjalan, termasuk server, untuk memastikan bahwa server tersebut tetap berfungsi sebagaimana mestinya," ujar Wawan.

Wawan meminta agar masyarakat tak mudah mempercayai informasi yang beredar. Wawan menyinggung agar masyarakat dapat berkaca dari kasus sebelumnya terkait kebocoran data eHAC Kemenkes yang dicapnya sebagai berita bohong alias hoaks.

"Masyarakat diharapkan untuk tidak mudah mempercayai informasi yang berkembang dan tetap melakukan checkrecheck, dan crosscheck atas informasi yang ada di masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat sebelumnya juga muncul isu hoaks kebocoran data eHAC," tutur Wawan.

Hacker asal China dilaporkan berhasil menembus jaringan internal kementerian dan lembaga di Indonesia. Tidak main-main, jumlahnya mencapai 10 kementerian dan lembaga, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN).

Penyusupan tersebut ditemukan oleh Insikt Group, divisi penelitian ancaman Recorded Future. Ini diketahui dari laporanlaman The Record pada Minggu (12/9/2021). Menurut laman tersebut, penyusupan ini dikaitkan dengan kelompok yang disebut Mustang Panda.

Mereka merupakan kelompok yang berasal China yang memiliki kampanye spionase siber dengan menargetkan kawasan Asia Tenggara.

Peneliti Insikt pertama kali menemukan kampanye ini pada bulan April lalu, ketika mereka mendeteksi server command and control (C&C) malware PlugX yang dioperasikan oleh Mustang Panda, berkomunikasi dengan host di dalam jaringan Pemerintah Indonesia.

Komunikasi ini kemudian ditelusuri kembali setidaknya ke Maret 2021. Namun, titik instruksi dan metode pengiriman malware masih belum jelas. Sampai saat ini beberapa sistem masih terinfeksi, meskipun ada upaya pembersihan.

Menurut peneliti, beberapa sistem masih terinfeksi, meskipun ada upaya pembersihan. Peneliti Insikt Group telah memberi tahu pihak berwenang di Indonesia tentang penyusupan tersebut pada bulan Juni lalu.

(muh)

 
Diterbitkan di Berita

damailahindonesiaku.com Jakarta – Badan Intelijen Negara (BIN) memastikan terus memantau aktivitas jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI). BIN menyebut anggota jaringan ini relatif masih muda-muda.

“Sekarang ada Jamaah Islamiyah lagi di mana anggotanya relatif muda-muda. Ini menjadi catatan,” kata Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto dalam diskusi yang ditayangkan di YouTube Gelora TV, Kamis (2/9/2021).

Wawan tak menjelaskan lebih detail kisaran usia para penggawa Jemaah Islamiyah tersebut. Polisi, kata Wawan, telah berhasil mencegah aksi teror dari kelompok ini dengan melakukan penangkapan beberapa waktu lalu.

“Jadi kita di Indonesia sudah ada penangkapan-penangkapan yang terantisipasi karena mereka melakukan langkah-langkah (teror),” ucapnya.

Lebih jauh, Wawan memastikan jaringan Jamaah Islamiyah tak berkaitan dengan kembalinya Taliban berkuasa di Afghanistan. Akan tetapi, kata dia, dengan kondisi euforia Taliban, tak tertutup kemungkinan hal itu bisa membangkitkan lagi jaringan teroris di Tanah Air.

“Dan itu dari patroli siber yang kita lakukan itu sudah muncul gerakan-gerakan seperti itu. Maka kita langsung masuk kepada saudara-saudara kita yang melakukan euforia itu untuk meredakan situasi yang emosional tadi supaya tetap mengedepankan bahwa Indonesia ini adalah bukan medan perang,” ujarnya.

Sebelumnya, Densus 88 telah menangkap 53 terduga teroris selama medio Agustus 2021 atau menjelang HUT ke-76 RI. Polri menyebut para terduga teroris itu ingin memanfaatkan momen Hari Kemerdekaan RI dengan menebar aksi teror.

Diterbitkan di Berita
Tim detikcom - detikNews Jakarta - Badan Intelijen Nasional (BIN) menanggapi terkait poster seruan aksi bertajuk 'Jokowi End Game'. BIN menyebut memang ada kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan untuk sengaja memprovokasi rakyat untuk berdemo di tengah situasi pandemi saat ini.

Hal tersebut diungkap oleh Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto. Hari awalnya membahas terkait unjuk rasa yang memang dilindungi oleh konstitusi namun sangat berbahaya jika dilakukan di tengah situasi saat ini.

"Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan bagian dari penyampaian aspirasi yang dilindungi oleh konstitusi. Namun demikian, aksi demonstrasi di masa pandemi COVID-19 sangat berbahaya dan tidak mencerminkan jiwa patriotis karena negara dan seluruh elemen bangsa saat ini sedang berperang melawan penyebaran virus Corona," kata Wawan, saat dihubungi, Minggu (25/7/2021).

Wawan mengatakan aksi di tengah situasi saat ini, yang juga berdasarkan penjelasan pakar dan kaidah sains, berbahaya dan cenderung memunculkan klaster baru. Karena itulah, pemerintah menerapkan kebijakan PPKM untuk membatasi kegiatan itu demi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

"Aksi demonstrasi di tengah pandemi rentan memunculkan klaster baru penularan COVID-19. Demonstrasi selalu menghadirkan banyak orang dan cenderung mengabaikan protokol kesehatan di tengah ancaman pandemi COVID-19. Cukup banyak orang yang terlihat sehat, padahal di dalam tubuhnya terdapat virus dan bisa menularkan ke orang lain," jelasnya.

"PPKM yang menjadi sorotan dalam ajakan aksi demonstrasi, dibuat pemerintah dengan tujuan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan warga. Siapa saja yang berencana untuk melakukan aksi demonstrasi, lebih baik menyampaikan aspirasi dengan cara lain, baik secara tertulis ataupun langsung, terlebih disampaikan dengan konsep, naskah akademik dan lain sebagainya," lanjutnya.

Namun demikian, Wawan menyinggung terkait tetap adanya kelompok yang tetap berupaya memprovokasi masyarakat. Kelompok ini, kata dia, kerap memanfaatkan aksi demonstrasi untuk memprovokasi, memperkeruh situasi, bahkan menuntut agar Presiden Jokowi mundur.

"BIN terus mendeteksi dan berkoordinasi melalui forum Kominda maupun Forkominda terkait dinamika penanganan COVID-19, termasuk mengantisipasi adanya kelompok kepentingan yang memprovokasi rakyat. Masyarakat diimbau untuk tidak berdemonstrasi di masa pandemi karena rentan digunakan provokator untuk memperkeruh situasi, membangun ketidakpercayaan kepada Pemerintah, bahkan menuntut Presiden Jokowi untuk mundur," ujarnya.

Untuk itulah, Wawan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap narasi provokatif di media sosial dan menolak demonstrasi di masa pandemi COVID-19.

"Masyarakat diimbau untuk mewaspadai narasi provokatif di media sosial dan menolak demonstrasi di masa pandemi COVID-19. Saat ini yang dibutuhkan adalah solidaritas semua pihak, untuk bersama-sama memenangi perang melawan virus Corona," imbuhnya.

(maa/tor)

Diterbitkan di Berita

Jakarta, CNN Indonesia -- Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menyebut banyak peralatan yang digunakan Indonesia ditempeli satelit mata-mata pihak asing.

Hal ini diungkap Wawan saat dirinya menjadi salah satu pembicara dalam diskusi virtual yang digelar Persatuan Alumni GMNI bertajuk Pertahanan Negara dan Keamanan Nasional : Strategi, Kebijakan dan Pembangunan Sesuai Karakter Bangsa.

"Peralatan (negara) ini di antaranya juga banyak yang ditempeli satelit mata-mata oleh pihak luar," kata Wawan dalam diskusi tersebut, Selasa (15/6).

Meski begitu Wawan tak merinci peralatan apa saja yang saat ini didompleng mata-mata asing tersebut. Dia juga tak menjelaskan secara spesifik jenis peralatan tersebut. 

Menurut Wawan peralatan-peralatan ini harus segera dievaluasi. Bahkan jika perlu alat-alat ini harus segera diganti agar tak muncul permasalahan di kemudian hari.

Seharusnya menjadi perhatian khusus, kata dia, agar ke depan tak terjadi kebocoran data yang berakibat fatal dalam pertahanan negara.

"Ini harus menjadi perhatian kita semua bagaimana bisa menciptakan satelit sendiri sehingga tidak bergantung kepada satelit pihak lain yang akhirnya terjadi kebocoran-kebocoran," kata Wawan.

Selain itu, Wawan juga mengingatkan agar semua pihak benar-benar bisa memperhatikan sistem keamanan nasional.

"Jadi penguasaan teknologi menjadi demikian penting supaya semua pihak memperhatikan dari sistem keamanan nasional," kata dia.

(tst/ain)

Diterbitkan di Berita

Suara.comDeputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menyebut 85 persen generasi milenial Indonesia rentan terpapar radikalisme. Media sosial (medsos) disinyalir menjadi akses bagi penyebaran radikalisme tersebut. 

Presentase tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dikatakannya, faktor mudahnya generasi muda mengakses media sosial, juga menjadi kesempatan bagi penyebar paham radikalisme mencari mangsa.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi virtual yang digelar Persatuan Alumni GMNI bertajuk Pertahanan Negara dan Keamanan Nasional : Strategi, Kebijakan dan Pembangunan Sesuai Karakter Bangsa pada Selasa (15/6/2021). 

"Kecenderungan ini dikuatkan dengan adanya survei dari BNPT terbaru bahwa 85 persen generasi milenial rentan terpapar radikalisme," katanya. 

Dia lantas menilai, kalau hasil survei itu sudah sepatutnya menjadi perhatian banyak pihak. Terlebih Indonesia tengah menikmati bonus demografi, di mana penduduknya didominasi usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah mencapai 191,08 juta jiwa (70,72 persen). 

Ia mengingatkan agar bonus demografi itu diperhatikan betul agar tidak menghasilkan dampak negatif khususnya bagi anak-anak muda.

"Ini menjadi sebuah pedang bermata dua jika kita tidak pandai menatanya."

Diterbitkan di Berita

JAKARTA, REQnews - Badan Intelijen Negara (BIN) menyebut, bahwa paham terorisme masuk ke kalangan milenial yang cenderung introvert dan suka menyendiri.

"Ini (paham terorisme) memang rata-rata masuk ke anak-anak yang cenderung introvert, menyendiri, dan menelan mentah," ujar Juru Bicara BIN, Wawan Hari Purwanto dalam diskusi Polemik secara virtual, Sabtu 3 April 2021.

Menurutnya, kalangan anak muda yang terpapar terorisme akan cenderung menjauh dari orang-orang di sekitarnya. Serta, menganggap pihak-pihak yang tak sejalan dengan pemikirannya sebagai musuh.

"Orang yang udah terpengaruh cenderung menjauh, yang nggak sejalan dianggap musuh," ujar Wawan. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Kasubdit Napi Deradikalisasi badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kolonel Sigit Karyadi pada tahun 2017 lalu.

Ia mengatakan bahwa salah satunya cenderung lebih menyendiri dan tidak terlalu pandai sehingga mudah diajak menjadi teroris.

"Kecenderungan dia tidak pandai mengungkapkan perasaannya, introvert, itulah yang paling gampang direkrut. Dan saya menilai Anda sebagai pelaku utama yang saya inginkan. Humoris paling susah dideketin," ujar Sigit dalam acara diskusi di Kampus Pertamina, Jakarta Selatan, Sabtu 29 Juli 2017.

Sigit saat itu mengatakan bahwa BNPT memiliki data perilaku seseorang yang diduga terlibat jaringan terorisme. "Masih banyak saya nggak bisa jelaskan secara gamblang. Itu ada itunya lagi, tapi yang jelas itu tanda tanda cenderung karena ini psikolog yang main," katanya.

Oleh karena itu, dirinya berharap kerjasamanya dengan masyarakat untuk membantu memerangi teroris. Kemarin juga ada beberapa yang sudah dilakukan BNPT, kemaren ada orang tuanya melaporkan ke BNPT, kami BNPT ikut turun tangan, itu sudah dilakukan kami," kata dia. 

Diterbitkan di Berita
Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews Jakarta - Badan Intelijen Negara (BIN) aktif melaksanakan pemantauan di media sosial terkait konten negatif. BIN pernah mendatangi rumah pengunggah konten provokatif yang ternyata anak berkebutuhan khusus.

Cerita ini disampaikan oleh Deputi VII BIN, Wawan Hari Purwanto dalam acara Webinar bertajuk 'Menyikapi Perubahan UU ITE' pada Rabu (10/3/2021). Wawan mengatakan bahwa BIN aktif melakukan patroli di media sosial 24 jam demi menciptakan stabilitas sosial politik di Indonesia.

"BIN aktif melaksanakan patroli siber 24 jam guna menangkal konten-konten negatif yang merugikan kepentingan publik dan menciptakan instabilitas sosial politik di Indonesia," kata Wawan dalam webinar yang disiarkan akun Youtube PWI Pusat.

 "Kami terus melakukan literasi publik dan memberikan pemahaman-pemahaman yang bisa potensi yang bisa melanggar hukum, mana yang tidak," sambungnya. 

Wawan juga menjelaskan bahwa peringatan yang dilayangkan kepada para pengguna medsos tidak lantas merujuk kepada sanksi pidana. BIN, kata Wawan, dalam hal ini menggunakan cara yang mendidik kepada para pengguna medsos.

"Kami dalam patroli banyak sekali memberikan peringatan-peringatan kepada para pengguna. Bagi mereka yang kebetulan kebablasan, kami terus ingatkan. Dalam hal ini kami tidak lantas merujuk pada sanksi pidana. Tapi lebih kepada mendidik putra bangsa-bangsa ini," tuturnya.

Dia bercerita tentang pengunggah konten provakatif yang didatangi BIN. Ternyata, pengunggah konten provokatif tersebut adalah anak berkebutuhan khusus.

"Kami menemukan sejumlah narasi yang sangat berbahaya dan sangat bisa memicu kerusuhan, tapi setelah kami lakukan penelusuran dan kami datangi orangnya, ternyata yang melakukan itu anak-anak dengan kebutuhan khusus," ujarnya.

Selanjutnya, BIN menyampaikan kondisi anak tersebut ketika bermedia sosial kepada orang tuanya. BIN meminta agar anak tersebut dibimbing. 

"Dan akhirnya kami sampaikan kepada orang tuanya, 'bapak ibu mohon maaf ini putra putri bapak seperti ini di media sosial. Dan ini menimbulkan keresahan dan ada sanksi pidana, tetapi kami melihat sesuatu dan ada kekurangan di putra-putri bapak itu mohon dibimbing'" ungkap Wawan. (rdp/imk)

Diterbitkan di Berita