alinea.id Belum lama ini, dalam pidato kenegaraannya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyinggung terkait ancaman tenggelamnya Jakarta sebagai dampak perubahan iklim.

Dengan naiknya permukaan air laut, maka topografi pesisir Jakarta yang saat ini sebagian sudah di bawah permukaan laut, Biden mengatakan bahwa dalam 10 tahun ke depan kemungkinan tenggelam secara permanen itu bukan isapan jempol.

Terlebih saat ini wilayah tanah di Jakarta juga terus mengalami penurunan atau land subsidence. Risiko Jakarta tenggelam telah menjadi isu dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa hasil penelitian menyimpulkan adanya ancaman tenggelam.

Data-data Global Positioning System (GPS), Interferometric Synthetic Aperture RADAR (InSAR), dan data LiDAR (Light Detection and Ranging) menunjukkan penurunan tanah di Jakarta dapat mencapai 10 sentimeter (cm) per tahun, sementara lebih dari 20% wilayah Jakarta sudah berada di bawah laut, sehingga memang rentan untuk tenggelam. 

Namun demikian, dalam keterangan tertulis pada Sabtu (31/7), Lembaga Riset Kebencanaan IA-ITB menyatakan, menemukan fakta lain bahwa saat ini terjadi perlambatan laju atau kecepatan penurunan tanah di Jakarta.

Pembangunan tanggul dan penataan pesisir juga merupakan upaya untuk mencegah Jakarta tenggelam.

Ketua Lembaga Riset Kebencanaan IA-ITB Heri Andreas, yang juga Ketua Laboratorium Geodesi ITB, justru lebih khawatir dengan ancaman tenggelamnya wilayah Kota Pekalongan, Semarang, serta wilayah Pesisir Demak. 

Menurutnya, kini laju penurunan tanah di wilayah-wilayah tersebut lebih besar dari Jakarta. Pasalnya, area-area wilayah itu berada di bawah laut lebih luas dari Jakarta. 

Heri berpendapat dalam 10 tahun ke depan jika tidak ada upaya manajemen risiko yang baik, maka prediksi tenggelamnya wilayah-wilayah ini akan lebih pasti dibandingkan Jakarta.

Lebih lanjut, Heri mengatakan saat ini terdapat 112 kabupaten/kota di Indonesia yang mempunyai risiko untuk tenggelam. 

"Potensinya sudah jelas dari data-data pengukuran. Mudah-mudahan pemerintah mulai memerhatikan hal ini," jelas pernyataan tersebut.

Lembaga Riset Kebencanaan IA-ITB disebut memprioritaskan riset mereka untuk wilayah-wilayah yang berisiko tenggelam tersebut.

Diterbitkan di Berita

Dalam beberapa bulan mendatang, pasukan Amerika Serikat (AS) di Irak akan mengakhiri misi tempurnya. Presiden Joe Biden mengumumkan hal itu pada Senin (26/7) dalam pertemuan di Gedung Putih dengan Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi.

Menanggapi pertanyaan wartawan di Oval Office, Biden yang didampingi pemimpin Irak itu mengatakan, peran baru pasukan Amerika di Irak adalah "terus melatih, membantu, menolong dan menghadapi ISIS jika bangkit, tapi menjelang akhir tahun ini, kita tidak akan lagi dalam misi tempur."

Biden menolak mengatakan berapa banyak dari sekitar 2.500 tentara AS yang akan tetap berada di Irak.

Dalam pernyataan bersama AS-Irak yang dikeluarkan pada Senin (26/7) setelah pertemuan teknis, kedua negara mengatakan, "Hubungan keamanan akan sepenuhnya beralih ke peran pelatihan, pemberian nasihat, bantuan, dan berbagi intelijen. Tidak akan ada pasukan AS yang melakukan peran tempur di Irak menjelang 31 Desember 2021."

"Ini adalah pergeseran misi. Ini bukan menarik kemitraan atau kehadiran kita atau hubungan erat kita dengan para pemimpin Irak," kata juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, kepada wartawan sesaat sebelum pertemuan di Oval Office itu.

Pasukan AS di Irak "mampu melakukan banyak hal," kata Menteri Pertahanan Lloyd Austin kepada sekelompok wartawan di Alaska, Sabtu (24/7).

Ditanya oleh VOA apakah ia akan mengklasifikasikan pasukan Amerika yang saat ini berada di Irak sebagai pasukan tempur atau utamanya untuk melatih, memberi nasihat dan membantu, Austin menjawab: "Saya rasa sangat sulit untuk membuat perbedaan itu. Namun, saya akan mengatakan, kuncinya adalah apa tujuan kita, apa tugas yang diberikan kepada kita pada saat itu."

Para pejabat mengatakan penekanannya akan tetap pada mencegah terulangnya apa yang terjadi tujuh tahun lalu, ketika kelompok ISIS menyapu Mosul dan puluhan ribu pejuang asing mengalir ke Irak dan negara tetangga Suriah. Pasukan pemerintah Irak hampir tidak berdaya, dan puluhan serangan bom bunuh diri terjadi setiap bulan. [my/ka]

Diterbitkan di Berita