"Dari hasil sementara untuk swab antigen, ternyata sudah ada tiga orang dinyatakan reaktif," ucap Kapolrestabes Bandung Kombes Ulung Sampurna Jaya di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (21/7/2021).

Massa aksi sendiri sebelumnya ricuh saat melakukan aksi demo tolak PPKM di Bandung. Polisi membubarkan dan mengamankan sejumlah orang.

"Mahasiswa ada sembilan orang, SMA 35 orang, SMP enam orang dan lain-lainnya 34 orang. Lain-lainnya itu putus sekolah dan pengangguran," ucapnya.

Ulung menuturkan selain bikin ricuh, mereka yang diamankan juga tidak menerapkan protokol kesehatan. Mereka tak memakai masker bahkan berkerumun.

"Kita bubarkan mereka karena mereka tidak mematuhi prokes, tidak memakai masker, menutup jalan sehingga terjadi kemacetan panjang, kemudian mereka melakukan perusakan," kata dia.

Sebelumnya, polisi membubarkan massa aksi penolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menduduki persimpangan Dago-Sulanjana, Kota Bandung pada Rabu (21/7/2021) sekitar pukul 14.40 WIB.

Pasukan pengurai massa dikerahkan bersamaan dengan satu unit mobil water cannon. Massa aksi sempat berupaya untuk mengkonfrontasi petugas yang sebelumnya telah bersiaga di Gedung Sate. Mereka menyeret water barrier untuk menghalangi langkah petugas.

"Ade-ade diharapkan untuk membubarkan diri, karena telah melanggar protokol kesehatan dengan berkerumun," ucap petugas melalui pengeras suara.

Kemudian, polisi pun bergerak melakukan tindakan tegas kepada para demonstran yang melakukan perlawanan. Tak memakan waktu lama, para demonstran yang berlarian ke arah Jalan Sulanjana dibubarkan petugas.

(dir/mso)

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, mendesak Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Dofiri dan Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil segera turun ke lapangan guna memproses secara hukum para pelaku pungutan liar (pungli) terhadap keluarga korban Covid-19 yang dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cikadut khusus pemakaman Covid-19.

Berdasarkan laporan masyarakat yang diterimanya, para keluarga korban meninggal dunia akibat Covid-19 yang dimakamkan di TPU tersebut dimintai uang yang tak wajar jumlahnya.

Mereka kabarnya dipalak biaya pemakaman hingga Rp 4 juta rupiah oleh petugas TPU. Jika tidak membayar maka jenazahnya tidak jadi dimakamkan.

"Ini kejahatan pemerasan bahkan kejahatan kemanusiaan melanggar aturan Presiden," ujar Junimart Girsang kepada wartawan, Sabtu (10/7/2021).

Atas kondisi tersebut, Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan agar Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Pol Ahmad Dofiri dan Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil yang juga selaku kepala satuan tugas (Kasatgas) Covid-19 Jawa Barat.

Tidak lagi menunggu lama, untuk segera menangkap dan memproses secara hukum para pelaku pemalakan yang diduga telah terorganisir.

"Kapolda Jabar dan Gubernur Jabar sebagai Kasatgas Covid harus segera turun menyikapi ini, serta memproses secara hukum para pelakunya yang menurut saya ini sudah terorganisir dan bisa diduga sindikasi," tegas mantang Anggita Komisi III DPR RI itu.

Berdasarkan laporan masyarakat yang diterima Junimart Girsang, setidaknya terdapat sebanyak tiga keluarga yang menjadi korban pungutan liar biaya pemakaman di TPU khusus Covid-19 Cikadut, Bandung itu.

Di antaranya Yunita Tambunan, Edriyos dan Evi yang keseluruhannya merupakan warga Pasundan, Bandung. "Ini harus ditindak, mungkin saja korbanya itu lebih dari tiga. Karenanya ini menjadi tugas dari Kepolisian untuk mengungkap dan memberastasnya," desak Junimart.

Sementara Yunita Tambunan saat dikonfirmasi wartawan, menerangkan aksi pemalakan tersebut terjadi pada Selasa 06 Juli 2021, sekitar pukul 20:00 WIB. Saat dirinya mengantarkan jenazah ayahnya Binsar Tambunan korban Covid-19 untuk dimakamkan di TPU tersebut.

Sebelum pemakaman dilakukan, Yunita didatangi oleh petugas makam bernama Rendi Kardinata yang mengaku sebagai kordinator tim C TPU Cikadut. Dan memintanya untuk membayar biaya pemakaman sebesar Rp 4juta.

"Dia bilang bahwa liang lahat sudah disiapkan. Saya bertanya, kenapa saya harus bayar pak?, waktu itu sekitar pukul delapan malam,"ujar Yunita kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui selulernya, Sabtu (10/7/2021).

"Lalu Pak Rendi itu jawab. Kalau non muslim tidak ditanggung Pemerintah, katanya gitu," lanjut Yunita.

Karena mendengar penjelasan itu, akhirnya Yunita bersama keluarga memohon keringanan biaya, setelah melalui negosiasi yang alot akhirnya disepakati Yunita harus membayar sebesar Rp 2,8 juta.

Dengan bukti catatan rincian pembayaran yang ditulis di atas kertas.

"Kita sepakatilah membayar Rp 2,8juta, karena hari sudah semakin larut dan sudah tidak tahu mau buat apa lagi. Maka karena alasan tidak ada kwitansi, si Pak Rendi itu menuliskan bukti pelunasan di atas kertas dengan rincian biaya gali makam Rp 1,5 juta, biaya pikul jenazah Rp 1juta dan Salib Rp 300ribu," terangnya.

Tidak sampai di situ saja, setelah selesai melakukan pemakaman sekitar pukul 23:00 WIB.  Aksi pemalakan kembali terjadi dengan dalih meminta bantuan beli vitamin untuk para petugas gali makam.

"Waktu kita mau pulang, petugas TPUnya datang lagi minta uang Rp 50 ribu untuk beli vitamin penggali makam katanya," paparnya. Hal senada juga disampaikan Edriyos, dikatakannya saat bulan puasa tepatnya di bulan Mei 2021.

Kakek dan neneknya juga dimakamkan di TPU khusus Covid-19 Cikadut itu, akan tetapi karena dirinya beragama Muslim. Untuk biaya pemakaman kedua jenazah tersebut dirinya dikenakan biaya sebesar Rp 3juta.

"Sama, saya juga bulan puasa kemarin kakek dan nenek saya dimakamkan di sana dimintain Rp 3 juta sama petugasnya," ungkap Edriyos.

Seperti di RS Al Ihsan Baleendah, Kabupaten Bandung. Dirut RSUD Al Ihsan Basalama Gator menyebut seluruh tempat tidur yang disediakan RS tersebut nyaris penuh.

"Kondisi sekarang memang betul kalau saya katakan mengerikan. Di mana untuk Al Ihsan kita menyiapkan ketersediaan tempat tidur itu sebanyak 151 tempat tidur dan sudah terisi 100 persen artinya sudah full," ucap Basalama dalam program Jabar Punya Informasi (Japri) sebagaimana dilihat detikcom di YouTube Humas Jabar pada Sabtu (12/6/2021).

Menurut Basalama kondisi pasien yang datang ke RS Al Ihsan pun beragam. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia.

Bahkan, kata Basalama, ada beberapa pasien juga yang masih menanti pelayanan di IGD. Pihaknya melakukan screening terlebih dahulu untuk melihat kondisi pasien.

"Nanti dari screening itu kita lihat apakah pasien itu bisa isoman (isolasi mandiri) ataukah memang harus dirawat di rumah sakit jadi kita lihat tingkat keparahannya," tuturnya.

Menurutnya dengan lonjakan kasus, rumah sakit saat ini hanya menangani pasien dengan kondisi hingga berat.

"Kami sudah mengurangi untuk ketersediaan tempat tidur yang hijau artinya yang gejala ringan atau tanpa gejala itu bisa diisolasi mandiri atau diisolasi di tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah, rumah sakit hanya merawat yang sedang dan berat saja," kata dia menambahkan.

Hal serupa juga terjadi di RS Borromeus Bandung. Dirut RS Borromeus Chandra Mulyono menyebut terjadi peningkatan serupa di rumah sakit swasta di Dago tersebut.

"Beberapa hari ini memang terjadi peningkatan juga untuk kasus COVID-19. Kami dari jauh hari sesuai dengan arahan pemerintah sudah menyiapkan tempat rawat inap isolasi, kemudian sumber daya manusianya dan alat kesehatannya," jelasnya.

Saat ini kapasitas RS Borromeus 124 tempat tidur. "Masih ada ruang untuk ditambah tapi kalau terus meningkat, ini berisiko juga kami harus membuka lagi sampai 149 tempat tidur," kata dia.

(dir/ern)