JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kabar Pulau Reklamasi bakal menjadi salah satu opsi tempat penyelenggaraan Formula E malah membuat Gubernur Anies Baswedan dicibir Ferdinand Hutahaean.

“Ketika yang HARAM jadi DIHALALKAN demi menyelamatkan diri dari JERAT HUKUM. Reklamasi yang ditolak kini akan digunakan salah satu opsi balapan tak jelas Formula E,” kata Ferdinand melalui akun Twitternya, Kamis 7 Oktober 2021.

“Nies, makanya kalau mikir jgn pake dengkul, gini kan jadinya? Sdh ruwet, malu dong..! Ehhh punya malu ngga sih?” imbuhnya.

Untuk diketahui, perhelatan ajang balap Formula E Jakarta batal digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas). JakPro selaku penyelenggara sudah menyiapkan lima lokasi alternatif untuk venue ajang balap mobil listrik itu.

Direktur JakPro Gunung Kartiko mengatakan Formula E batal digelar di Monas karena terkendala perizinan. "Venue yang jelas bukan di Monas, itu aja clue-nya," kata Gunung seperti dinukil CNN Indonesia, Rabu (6/10).

Gunung mengatakan pihaknya sudah mencarikan lima lokasi alternatif yang juga menjadi ikon Ibu Kota. Namun Gunung masih belum mau membocorkan lima lokasi tersebut.

Opsi Sirkuit di Pulau Reklamasi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan ada beberapa lokasi yang disiapkan menjadi sirkuit Formula E yang rencananya digelar pada Juni 2022 mendatang.

Beberapa di antaranya adalah Senayan hingga Pantai Maju di Pulau D dan Pantai Bersama di Pulau G. Dua pantai terletak di pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

"Tadi disampaikan oleh Direktur Jakpro tidak di Monas, ada lima alternatif nanti akan dicek lokasi terbaik. Macam-macam lah, di antaranya di Senayan, di Pantai Maju, (Pantai) Bersama, dan lain-lain," kata Riza di Balai Kota Jakarta semalam.

Izin Formula E di Monas Terkendala

Masalah izin penyelenggaraan Formula E di Monas sempat mengemuka pada awal 2020. Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) selaku Komisi Dewan Pengarah Kawasan Medan Merdeka sempat melarang Monas jadi venue balapan Formula E.

Hal tersebut mempertimbangkan cagar budaya di kawasan Monas. Selain itu ada kegiatan pengaspalan yang membuat gelaran Formula E tak memungkinkan digelar di kawasan tersebut.

Belakangan Kemensetneg akhirnya mengizinkan, meski dengan berbagai syarat yang harus dipatuhi oleh pemprov DKI dalam merencanakan konstruksi lintasan tribun penonton dan fasilitas lainnya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Project Director JakPro Mundur

Di tengah persiapan penyelenggaraan Formula E 2022, Project Director Sportainment Jakpro, Muhammad Maulana mengundurkan diri dari jabatannya. Dia sebelumnya ikut terlibat dalam penyelenggaraan ajang balap mobil Formula E.

Gunung mengonfirmasi kabar tersebut. Namun, ia menepis anggapan bahwa Maulana mundur terkait Formula E. "Itu di Jakpro selevel kadiv, yang pegang SBU. Jadi sebagai seorang karyawan Jakpro mengundurkan diri itu suatu hal yang wajar. Biasa gitu ya," ujarnya.

Mundurnya Maulana, menurut Gunung selayaknya pengunduran diri biasa yang diajukan oleh karyawan kepada perusahaan. Dia tak ingin kabar pengunduran diri Maulana menjadi kehebohan karena dikaitkan dengan Formula E.

"Jangan dikait-kaitkan dengan Formula E. Dia berhaklah untuk mengundurkan diri, mungkin dia punya karir yang lain," kata Gunung.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Hari ini, Selasa 21 September 2021, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait kasus tanah di Munjul.

Warganet langsung riuh rendah. Di akun FB Mak lambe Turah, banyak netizen memberikan komentar pedas.

LTY: “Jadi begitu sodara sodara pemirsa.... Cuman diperiksa doang ko... Santaiii..... Jangan panjang2 kepsennya takut entar sepatu Mak bisa ilang #eh.”

Sanubari Budiman: “Paling kpk sdh di undang makan malam... Wakakaka... Mingkem kabeh.”

Kuaswi: “Periksa...oh....periksa.... Teganya.....teganya...... Dirimu periksa.....”

Ani Purbalingga: “Emng smua ber awl dr d perixa kan?”

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini Selasa 21 September 2021, akan meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemeriksaan itu sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, memang penyidik mengagendakan untuk meminta keterangan terhadap Anies Baswedan. Juga kepada Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

"Pemanggilan saksi untuk tersangka YRC (mantan Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles) dan kawan-kawan, diantaranya yaitu Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta," kata Ali Fikri

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Mereka yakni mantan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles, Direktur PT Adonara Propertindo Tomy Ardian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar. Lembaga Antikorupsi juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi kasus ini.

Kasus ini bermula ketika Perumda Sarana Jaya diberikan proyek untuk mencari lahan di Jakarta untuk dijadikan bank tanah. Perumda Sarana Jaya memilih PT Adonara Propertindo sebagai rekanan untuk mencarikan lahan yang bisa dijadikan bank tanah.

Setelah kesepakatan rekanan itu, Yoory dan Anja menyetujui pembelian tanah di bilangan Jakarta Timur pada 8 April 2019. Usai kesepakatan, Perumda Sarana Jaya menyetorkan pembayaran tanah 50 persen atau sekitar Rp108,8 miliar ke rekening Anja melalui Bank DKI.

Setelah pembayaran pertama, Yoory mengusahakan Perumda Sarana Jaya mengirimkan uang Rp43,5 miliar ke Anja. Uang itu merupakan sisa pembayaran tanah yang disetujui kedua belah pihak.

Dari pembelian itu, KPK mendeteksi adanya empat keganjilan yang mengarah ke dugaan korupsi. Pertama, pembelian tanah tidak disertai kajian kelayakan objek. Kedua, pembelian tanah tidak dilengkapi dengan kajian apprasial dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan yang berlaku.

Ketiga, pembelian tanah tidak sesuai dengan prosedur dan dokumen pembelian tidak disusun secara tanggal mundur. Keempat, adanya kesepakatan harga awal yang dilakukan Anja dan Perumda Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun sebuah tugu berbentuk sepatu. Tugu ini dibangun di kawasan Sudirman persis di dekat Stasiun Sudirman BNI City, Jakarta Pusat.

Namun sayang hasil kerja keras Gubernir Anies Baswedan itu banyak dikomentari oleh berbagai pihak, salah satunya pegiat media Sosial, Denny Siregar (DS). Di akhir cuitannya, Denny masih penasaran apa gunanya pembangunan tugu tersebut. "Buat nendang?," ujar Denny.

@Hutabarat_DM17: Buat anggaran biar bisa di korupsi,buat tugu lagi mayan ada dana keluar,habis itu rubah lagi tugu nya tugu monyet,mayan lagi dana keluar,mumpung bisa di olah,mane ICW diem aja gak ada nyayi nya.

@Ayyun Zahwa: Tugu bambu, tugu sepeda, tugu peti mati, tugu sepatu...ini faedahnya apa ya?.kayak anak PAUD sedang main "playdogh". Mending anak PAUD, kreatifitas dan imajinasi mereka berkembang. Lha ini pemborosan, mubazir dan unfaedah..Pemimpin yg pola pikirnya masih "kanak kanak"..

@AriSisw62447767: Bener juga ya, pepatah,, kalau dah benci,apapun yg dilakukan akan salah terus, dan sebaliknya jika dah di puja2 salah pun akan di bela,,,

@simbolonmarudu1: Mungkin Taunya Begitu2 Doank Kali, Cara Untuk Ngabisin Uang Rakyat. Nanti Nggak Pake Lama Dibongkar, Sudah Dibongkar, Kelebihan Bayar Pula.

@aswan691: biar dibilang ada kerja ( penghamburan dana daerah  untuk yg kedua kali ) masih inget nge cat genteng rumah dipasar minggu..?

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono membuat video sentilan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang baru-baru ini viral karena terperosok ke got.

Video itu diunggah di akun Twitter Arief, @bumnbersatu. Dalam video tersebut, Arief ditanya rekannya soal arti tulisan 'GAP' pada baju yang ia kenakan.

"Kaos GAP ini jangan-jangan (artinya) Gerakan Arief Poyuono atau Gerakan Arief Presiden nih?" tanya perekam video seperti dilihat di @bumnbersatu, Selasa (14/9/2021).

Menanggapi pertanyaan itu, Arief mengatakan kalau ia hanya orang biasa dan posisinya di partai cuma sebagai anggota, sehingga tak pernah terlintas di benaknya untuk mencalonkan diri jadi presiden.

"Presiden? Ngaco aja. Saya mah orang biasa, anggota partai aja bukan pengurus partai," jawab Arief Poyuono. Perekam video kembali bertanya "Tapi kalau rakyat mendukung nggak apa-apa kan?".

Menjawab pertanyaan tersebut, Arief menegaskan bahwa sekalipun rakyat menginginkan, ia akan menolak dicalonkan sebagai presiden. Pasalnya, lanjut Arief, dirinya tidak ingin terperosok ke got seperti Gubernur Anies hanya karena memikirkan Pilpres 2024.

"Ya nggak mau mas, nggak mikir mas, nanti banyak pikiran kejeblos got kayak Anies, iya kan?. Mikirin Pilpres 2024 terus mikirin Formula E, kejeblos saya di selokan," sentil Arief Poyuono.

Sebelumnya, video yang menampilkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kecemplung ke dalam got sempat viral di media sosial beberapa hari lalu.

Dalam video itu, Anies terlihat berjalan bersama rombongan sambil melambaikan tangan ke arah warga yang menyapanya. Lantaran tak memperhatikan jalan, Anies tiba-tiba terperosok ke got.

Beberapa orang yang berada di lokasi langsung cekatan membantu mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu keluar dari got.

Peristiwa itu terjadi saat Anies meninjau kegiatan vaksinasi di sentra vaksin Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara pada Sabtu (11/9/2021). Anies juga menceritakan kejadian tersebut melalui berbagai akun media sosialnya.

Anies mengatakan, setelah terperosok ke got, ia mengganti sepatunya dengan sendal namun sendal itu juga putus. Anies pun mengaku berjalan tanpa memakai alas kaki hingga akhirnya mendapat sepatu pinjaman.

"Perjalanan seru tadi di Sentra Vaksinasi Tanah Merah. Kecebur got, ganti sandal jepit. Eh, sandalnya putus. Sempat nyeker sampai dapat sepatu pinjaman," tulis Anies di akun Twitternya, Sabtu (11/9/2021).

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politisi PSI mempertanyakan mengapa Formula E ngotot tetap dilanjut padahal jelas membebani APBD DKI. “Temuan BPK itu jelas bahwa Formula E membebani APBD DKI.

Sudah ada temuan BPK & hak interpelasi dari DPRD DKI, tapi tetap mau lanjut. Tentu kita punya pertanyaan: kenapa ngotot sekali?” kata Tsamara, Sabtu 28 Agustus 2021. “Semangat untuk @PSI_Jakarta,” imbuh Tsamara.

"Dalam rekomendasi BPK, biaya commitment fee harus dimasukan dalam studi kelayakan sehingga bisa terlihat berapa modal keluar dan keuntungan yang didapat DKI Jakarta," kata Justin dalam keterangan tertulis, Kamis (26/8/2021).

Pertanyaan kedua PSI tentang nasib bunga pengembalian commitment fee Formula E. Diketahui pembayaran fee senilai Rp 560 miliar sudah mengendap selama 1,5 tahun dan diduga sudah menghasilkan bunga.

"Seandainya bunga 4 persen, maka nilainya mencapai Rp 22,4 miliar. Uang sebesar ini bisa dipakai untuk membantu rakyat yang kelaparan karena kehilangan mata pencaharian. Kami telah berkali-kali menanyakan nasib uang bunga ini di berbagai rapat DPRD, tapi Pemprov DKI tidak mau menjelaskan," ucap Justin.

Pertanyaan terakhir yang akan dilontarkan, kata Justin, terkait dengan wewenang Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta yang membayar fee Formula E.

Padahal yang memiliki kontrak penyelenggaraan Formula E adalah BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Formula E Operation Limited (FEO).

"Misalnya PT Jakpro bikin kontrak pembangunan rusun, apakah boleh Dinas Perumahan yang membayar biayanya? Tentunya tidak boleh. Anehnya, di Formula E ini PT Jakpro yang tanda tangan kontrak, tapi Dispora yang bayar. Sampai sekarang tidak ada penjelasan soal ini," tutur Justin.

Hak interpelasi anggota DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan program balap mobil Formula E resmi diajukan ke pimpinan Dewan pada Kamis (26/8/2021).

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi mengatakan, pengajuan hak interpelasi dilakukan untuk memperjelas temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian program Formula E apabila terus dijalankan. 

"Hari ini kami menyerahkan tandatangan kami untuk memberikan sebuah hak interpelasi kepada Saudara Gubernur," kata Rasyidi saat ditemui di DPRD DKI Jakarta. 

Rasyidi mengatakan, pengajuan penyerahan hak interpelasi ditandatangani oleh 33 anggota Dewan. Rincaiannya, 25 anggota Fraksi PDI-Perjuangan dan 8 anggota Fraksi PSI. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria masih berharap anggota DPRD tidak menggunakan hak interpelasi untuk menanyakan program Formula E. Dia mengatakan, interpelasi masih bisa diganti dengan cara berdiskusi dan berdialog. 

"Ya enggak apa-apa (ada interpelasi) itu kan hak anggota Dewan. Namun demikian, kami tetap berharap bisa ada dialog diskusi untuk mencarikan solusi yang terbaik," kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/8/2021).

Riza mengatakan, dalam diskusi Gubernur DKI Jakarta akan menjelaskan seluruh rangkaian acara Formula E tanpa harus ada interpelasi. "Pak Gubernur nanti akan menjelaskan ke kita semua, Jakpro, Dinas Olahraga, saya juga ikut menjelaskan nanti," ujar dia. 

Menurut dia, Formula E nantinya akan tetap dilaksanakan bulan Juni 2022 sesuai dengan Instruksi Gubernur yang dikeluarkan Anies 4 Agustus 2021. 

"Insya Allah tetap dilaksanakan di bulan Juni rencananya tahun depan. Mudah-mudahan tidak ada kendala," kata dia dinukil Kompas.com.