Konten ini diproduksi oleh kumparan
 
Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan soal kemungkinan penyidik memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta unsur DPRD terkait kasus pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Diketahui, pengadaan tanah yang dilakukan Perumda Sarana Jaya bermasalah dan diduga terdapat praktik korupsi.
  
"KPK akan dalami semua informasi untuk ungkap semua pihak yang diduga terlibat baik dari kalangan legislatif dan eksekutif. Anggaran pengadaan lahan sangat besar kerugian negaranya," kata Firli saat dihubungi, Senin (12/7). "Jadi siapa pun pelakunya yang diduga mengetahui ataupun diduga terlibat dengan bukti yang cukup KPK tidak akan pandang bulu," sambung dia.
 
KPK telah menetapkan 4 tersangka di kasus yang merugikan negara Rp 152,5 miliar ini. Mereka adalah Yoory; Direktur PT Adonara Propertindo (AP) Tommy Ardian; Wakil Direktur PT AP Anja Runtuwene; Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar; dan PT AP sebagai korporasi.
 
Kata Firli Bahuri soal Kemungkinan Periksa Anies dan DPRD di Kasus Mafia Tanah (1)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi Pers Diseminasi Hasil Survei Serologi COVID-19 secara daring, pada Sabtu (10/7). Foto: PPID DKI Jakarta
 
Firli mengatakan, terkait program pengadaan lahan, Anies dan pihak DPRD dinilai sangat memahami. Sehingga diperlukan keterangan dari pihak-pihak tersebut untuk membuat terang perkara.
  
"Dalam penyusunan program anggaran APBD DKI tentu Gubernur DKI sangat memahami, begitu juga dengan DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama," kata dia.
 
"Pemda DKI mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi tentu perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang," sambungnya.
 
Firli mengatakan, KPK bekerja dengan dasar bukti yang cukup. Menurut dia, KPK masih mencari dan mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terangnya peristiwa pidana.
 
 
Kata Firli Bahuri soal Kemungkinan Periksa Anies dan DPRD di Kasus Mafia Tanah (2)
Tersangka mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PDPSJ) Yoory C. Pinontoan (kiri) mengenakan rompi tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/5/2021). Foto: Indrianto Eko Suwarso/Antara Foto
 
Dalam kasus ini, KPK menyebut Sarana Jaya membeli tanah kepada PT Adonara Propertindo. Namun, kerja sama tersebut diduga melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar itu, yakni:
 
  • Tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah.
  • Tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.
  • Beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate.
  • Adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja Runtuwene dan Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.
Diterbitkan di Berita
Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews Jakarta - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta Samsul Ma'arif meminta Gubernur DKI Anies Baswedan melibatkan pimpinan ormas dan tokoh agama dalam penanganan Covid-19. Selama ini, kata Samsul, relatif jarang mengajak ormas untuk berembuk.

"Saya ini meminta Gubernur supaya ngajak para pimpinan ormas dan tokoh agam untuk dalam rangka pencegahan Covid, selama ini pak Gubernur itu hampir yang saya rasakan tidak mengajak tokoh-tokoh agama ormas," kata Samsul kepada wartawan, Senin (28/6/2021).

Samsul mengatakan sejumlah fasilitas pendidikan agama bisa dijadikan tempat vaksinasi. Dengan begitu, vaksinasi di Jakarta lebih cepat dan menyebar.

"Minimal untuk vaksin lah bisa tempat-tempat pendidikan agama, sekolah yayasan pondok pesantren itu dijadikan tempat vaksin dan banyak ustaz yang kadang-kadang ketakutan dengan vaksin mendapatkan informasi yang salah sehingga nggak mau vaksin," ujar dia.

Selain itu, kata Samsul, ikhtiar batin juga terus digaungkan oleh para ulama dan ustaz. Pendekatan-pendekatan spiritual tetap dilakukan.

"Itu ikhtiar lahir,ikhtiar batin ya tentu para ulama kiai ustaz ayo bersama-sama pemerintah tiap hari mengadakan zikir, istigasah, doa bersama pendekatan-pendekatan spiritual terus digaungkan terus tokoh-tokoh agama meminta kesadaran masyarakat supaya taat prokes," ujar dia.

Samsul pun mengeluhkan komunikasi Anies kepada para tokoh-tokoh agama. Dia bahkan harus mengirim pesan singkat langsung kepada Anies untuk bertemu dengan pimpinan ormas.

"Selama ini kan hanya gubernur dengan RT/RW, dengan tokoh-tokoh agama tidak disapa tidak disapa gitu kan, mestinya... saya langsung tegas langsung WA, baru direspons iya nanti.. nanti-nanti itu kapan nanti," ujar Samsul.

"Maksud saya respons besok langsung apa sih susahnya ngajak rapat tokoh-tokoh agama dan ormas kondisi seperti ini yang lain bisa ditinggal dulu," sambung dia.

Samsul menjelaskan komunikasi Pemprov DKI dengan para pimpinan ormas dan tokoh agama ini sangat penting. Sebab selama ini masih ada ustaz yang tidak mendapatkan informasi akurat soal vaksin.

"Kadang-kadang ada tokoh agama yang malah memberikan berita yang tidak benar itu ada juga tetapi kalau disapa gubernurnya insyaallah mereka mau," tutur dia.

(knv/fjp)

Diterbitkan di Berita

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memastikan vaksinasi warga Ibu Kota dapat tercapai, pada akhir Agustus 2021. 

"Saya telah sampaikan kepada Gubernur DKI untuk nanti di akhir Agustus target 7.5 juta penduduk di Jakarta harus sudah tervaksinasi," kata Jokowi dalam keterangan pers usai meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Senin (14/6/2021).

Jokowi mengaku ambisius dalam memasang target vaksinasi Covid-19 itu.

"Ini memang target yang sangat ambisius, tapi mau tidak mau kita harus menuju ke sana untuk mencapai kekebalan komunal," tegas Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi menekankan upaya kerja keras seluruh pihak mulai dari tingkat pemerintah kota di DKI hingga seluruh fasilitas kesehatan yang ada untuk dapat mencapai target tersebut.

"Di DKI ini interaksi antar masyarakatnya tinggi, mobilitas masyarakat juga tinggi. Sehingga, kecepatan vaksinasi amat menentukan," ujar Jokowi.

Sebelum meninjau pelaksanaan vaksinasi di Rusun Tanah TInggi, presiden juga meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Waduk Pluit, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, pagi tadi.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menargetkan penyuntikan dosis vaksin Covid-19 sebanyak 100 ribu per hari di wilayah DKI Jakarta mulai pekan mendatang.

Percepatan penyuntikan dosis vaksinasi tersebut, lanjut dia, agar sesegera mungkin tercapai kekebalan komunal baik di wilayah Ibu Kota maupun daerah-daerah sekitarnya.

"Kita harapkan DKI Jakarta ini mulai minggu depan satu hari target yang kita berikan 100 ribu per hari bisa dicapai karena kita ingin mengejar herd immunity," kata Jokowi. (DNS)

Diterbitkan di Berita

TEMPO.COJakarta - Gus Miftah memberikan tanggapannya setelah ia dikafirkan usai memberikan Orasi Kebangsaan dalam peresmian renovasi Gereja Bethel Indonesia (GBI) Amanat Agung, Penjaringan, Jakarta Utara pada 30 April 2021. Orasinya beredar viral dan liar yang membuatnya panen hujatan. 

Pemilik Pondok Pesantren Ora Aji, Kalasan, Yogyakarta itu menjelaskan, ia hadir di gereja itu untuk memenuhi undangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Saat itu saya hadir bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sekjen PB NU Helmy Faishal Zaini, dan beberapa tokoh agama. Itu atas nama undangan mereka," ujarnya menjelaskan dalam sebuah video yang diunggahnya pada Senin, 3 Mei 2021. 

Dalam peresmian GBI Amanat Agung, Miftah mengatakan masalah toleransi. "Di saat aku menggenggam tasbihmu, dan kamu memegang salibmu. Di saat aku beribadah di Istiqlal, namun engkau ke Katedral. Di saat bioku tertulis Allah Swt, dan biomu tertulis Yesus Kristus, di saat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap shalom, di saat aku mengeja Al-Quran dan kamu mengeja Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menadahkan tangan dan engkau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan Katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya," katanya dalam orasi itu. 

 

Gus Miftah, Helmy Faishan Zaini dan Anies Baswedan saat menghadiri peresmian renovasi GBI.

 

Sahabat Deddy Corbuzier itu menampik kehadirannya untuk beribadah. Ia menegaskan kehadirannya di sana semata memenuhi undangan panitia dan memberikan orasi kebangsaan. Gara-gara orasi itu, Miftah dihujat netizen dengan mengatakan, "Miftah sesat," "Miftah kafir," "Syahadatnya batal," dan lain sebagainya. Atas hujatan itu, Gus Miftah mengaku bersyukur. 

"Saya hanya berpikir, orang seperti saya yang dikasih Allah untuk membimbing sekian ratus orang untuk bersyahadat menjadi mualaf hanya gara-gara video itu saya dikatakan kafir. Luar biasa. Itu dakwah zaman sekarang. Kalau dakwah zaman dulu tugasnya mengislamkan orang kafir, dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam," ucapnya. 

Di antara hujatan itu, ada netizen yang mempertanyakan pijakannya melakukan hal itu. Ia lalu membacakan Mausuf Al Fiqh Kuwait, yakni kitab  ensiklopedia fiqih dari berbagai mazhab. "Minimal ada empat perbedaan pendapat ulama tentang masuk gereja bahkan salat. Enggak perlu diterjemahkan pasti netizen yang menghujat saya lebih paham," kata Gus Miftah nyengir. 

Sebenarnya, unggahan serupa juga ada di akun Instagram Anies Baswedan. Ia mengunggah foto dirinya di tengah-tengah para tokoh agama seperti Gus Miftah dan Helmy Faishal Zaini. 

Diterbitkan di Berita

Agung Sandy Lesmana | Fakhri Fuadi Muflih Suara.comAparat kepolisian mulai mengendus adanya dugaan korupsi terkait program rumah DP Rp 0 yang merupakan kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Terkait penyelidikan kasus ini, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memanggil PD Sarana Jaya, selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang menggarap program tersebut.

Pihak Sarana Jaya lantas mengakui soal adanya pengusutan dugaan korupsi yang dilakukan kepolisian. Beberapa orang karyawan telah dipanggil untuk dimintakan keterangan.

"Memang betul kami memang ada surat panggilan dari Bareskrim Polri terkait hal itu dan sudah ada beberapa yang dimintai keterangan juga,” ujar Humas Sarana Jaya Keren Margaret Vicer saat dikonfirmasi, Selasa (10/3/2020).

Sejauh yang diketahui, Sarana Jaya sudah menyiapkan dua lahan untuk membangun rumah DP Rp 0 ini. Lokasinya berada di Pondok Kelapa dan Cilangkap Jakarta Timur.

Meski demikian, Karen mengaku tak mengetahui lahan mana yang bermasalah. Ada juga kemungkinan lahan baru untuk rencana pengadaan baru, mengingat unit rumah ingin ditambah terus oleh Anies.

"Kalau untuk detailnya kami masih belum tahu karena kan itu memang ranahnya kepolisian seperti apa,” jelasnya.

Karen juga enggan menyebut siapa saja karyawan yang dipanggil oleh kepolisian itu. Namun ia menyatakan pihaknya akan memenuhi segala kebutuhan kepolisian untuk mengusut kasus ini.

“Ada beberapa karyawan Sarana Jaya (yang diperiksa). Untuk saat ini info yang bisa kami sampaikan kami kooperatif. Sudah beberapa minggu terakhir ini (dilakukan pemeriksaan),” kata dia.
Diterbitkan di Berita

MerahPutih.com - Banjir yang kembali terjadi di Jakarta menuai pertanyaan soal manajemen krisis di lingkup Pemprov DKI. Pengamat perkotaan Azas Tigor Nainggolan menilai, penanganan banjir 2021 sama saja dengan saat banjir 2002 lalu.

Padahal, banjir Jakarta dan debit hujannya jauh lebih besar saat awal Februari 2002 lalu. Penanganan yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta tidak terkoordinasi baik.

"Akibatnya warga yang menjadi korban banjir Jakarta alami kepanikan dan kerugian jauh lebih besar saat terjadi banjir Jakarta 2002," kata Tigor kepada Merahputih.com di Jakarta, Sabtu (20/2).

Tigor melanjutkan, dalam menangani banjir Jakarta, yang harus dilakukan adalah menata air dan bukan menata kata-kata. Seperti klaim Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan bahwa bukan banjir yang terjadi hanya genangan air yang akan reda dalam waktu 2 jam.

"Padahal ini tak terjadi" katanya.

 

Sejumlah kendaraan terjebak banjir di ruas Tol TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (20/2/2021). Banjir yang disebabkan tingginya curah hujan tersebut menyebabkan kemacetan panjang di ruas tol tersebut. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/
Sejumlah kendaraan terjebak banjir di ruas Tol TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (20/2/2021). Banjir yang disebabkan tingginya curah hujan tersebut menyebabkan kemacetan panjang di ruas tol tersebut. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/

 

Tigor yang juga Ketua Forum Warga Kota Jakarta ini menyebut, dalam menangani banjir, yang harus dilakukan tindakan menata air dan menolong. Menata air harus dilakukan dengan membangun saluran air (drainase) yang bersih lancar.

Menolong warga dilakukan dengan menyiapkan warga menghadapi banjir yang akan datang. Yakni dengan memberikan informasi awal dengan sistem informasi dini (early warning system) dan menyiapkan sistem bantuan darurat (emergency respons system).

"Fakta di lapangan seperti banjir hari ini, warga yang menjadi korban banjir panik dan tidak siap menghadapi banjir serta tidak tahu mau menyelamatkan diri ke mana titik amannya," kata Tigor.

Hal ini dinilai Tigor jelas situasi sangat merugikan warga karena aparat pemprov tidak bekerja baik, padahal banjir bukanlah kejadian langka bagi Jakarta. Banjir melanda Jakarta sudah setiap tahun dan seharusnya pemprov sudah memiliki pengalaman atau setidaknya sudah siap dalam menanganinya.

Melihat penanganan banjir hingga hari ini di Jakarta, kelihatan Pemprov Jakarta tidak siap dan tidak peduli. "Bayangkan saja hari ini air di Sungai Ciliwung Jakarta Timur sudah hampir rata dengan tanggul yang dibangun pada 2015 lalu," sebut Tigor.

Tigor mendesak perlu ada upaya yang harus dilakukan. Seperti melakukan tata kelola air dengan membangun saluran air (drainase) yang baik lancar dan membangun tanggul air di sepanjang Sungai Ciliwung.

"Lalu segera membangun sistem informasi dini dan sistem bantuan darurat untuk menolong warga yang akan menjadi korban banjir," tutup Tigor. (Knu)

 
Penulis : Joseph Kanugrahan 
Diterbitkan di Berita

Adi Mirsan FAJAR.CO.ID, JAKARTA –Ketum Partai Emas Hasnaeni Moein atau ‘Wanita Emas’ marah terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena salah satu rumahnya kebanjiran di Kemang, Jaksel.

Ketua Umum (Ketum) Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) Hasnaeni Moein ini mengaku salah satu rumahnya di Jalan Kemang Timur V, Jakarta Selatan, terendam banjir.

Wanita Emas pun kemudian menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai tidak mampu mengatasi persoalan banjir di Jakarta.

“Anies itu bagaimana toh, udah enak-enak aja dia tidur di rumahnya, rakyatnya kebanjiran,” jelasnya

“Dengan persoalan yang sama kayak makan nasi kita, persoalan yang sama aja kok nggak ada perubahannya DKI ini,” ujarnya lagi, Sabtu (20/2).

‘Wanita Emas’ kemudian mengeluhkan persoalan banjir Jakarta dari masa ke masa tidak pernah terselesaikan.

Hasnaeni juga menyinggung soal kemacetan Jakarta yang sama juga tidak pernah ada habisnya.

“Rasanya setiap ganti gubernur, persoalannya itu mulu, persoalan banjir, persoalan kemacetan, kesenjangan sosial. Hanya itu saja yang nggak bisa diselesaikan,”jelasnya.

“Terus mau nyalon presiden lagi si gubernur itu,” kata Hasnaeni Moein seperti dilansir detikcom.

“Persoalan sangat simpel aja di DKI tidak bisa diselesaikan, tapi ingin menjadi presiden di republik ini yang harus ngurusin 280 juta jiwa,” katanya lagi.

“DKI aja dengan 10 juta jiwa dia nggak bisa atasin, gimana dia mau nyalon presiden Pak Anies itu,” katanya lagi.

Ketum Partai Emas atau Wanita Emas tidak menyebutkan kapan peristiwa banjir itu melanda rumahnya di Kemang, Jaksel.

Namun, dari video yang dikirimkan oleh Wanita Emas, tampak kejadian banjir di rumahnya terjadi malam hari.

DKI Jakarta masih dikepung banjir hingga Sabtu pagi (20/2/2021). Beberapa daerah tergenang, begitu juga pintu air dalam status Siaga 1 atau Awas.

BPBD DKI Jakarta menginformasikan perkembangan terkini terkait tinggi muka air (TMA) di sejumlah lokasi pemantauan atau pintu air melalui akun media sosialnnya.

Hingga pukul 06:00 WIB Sabtu, pintu air Sunter Hulu, Karet dan Angke Hulu berstatus Siaga 1 atau Awas.

Adapun untuk Sunter Hulu ketinggian muka air berada di 300 cm, lalu Karet di ketinggian 640 cm, dan Angke Hulu di 350 cm.

“Sedangkan pintu air Manggarai saat ini berada di ketinggian 875 cm dan Pasar Ikan di 202 cm atau masuk siaga 2,” kata akun Instagram milik BPBD DKI.(pojoksatu)

Diterbitkan di Berita
PR TASIKMALAYA - Cipinang Melayu dilanda banjir, Ferdinand Hutahaean lantas memberikan kritik pedas kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kritikan Ferdinand Hutahaean disampaikan karena Gubernur Anies Baswedan berani beragumen bahwa Cipinang Melayu sudah bertahun-tahun tidak banjir.

Menurut Ferdinand Hutahean, Gubernur Anies Baswedan berani sekali posting hal tersebut di media sosialnya.

Kritikan pedas Ferdinand Hutahean terhadap Anies Baswedan disampaikannya melalui Twitter @FerdinandHaean3 pada Jumat 19 Februari 2021.

"Oh sudah 8 kali toh, Cipinang Melayu kebanjiran tahun ini?" tuturnya dikutip Pikiranrakyat-Tasikmalaya.com dari Twitter @FerdinandHaean3.

"Kenapa Gubernurnya berani banget posting di medsos Cipinang Melayu setelah bertahun-tahun banjir, tahun ini tidak kebanjiran?" lanjutnya.

Dalam unggahannya, Ferdinand Hutahean menanyakan perihal Cipinang Melayu yang dimaksud.

"Wahhhh parah!! Gubernur yang berbohong atau Cipinang Melayu-nya berbeda?" lanjut tanyanya.

 

Cuitan Ferdinand Hutahean.*
Cuitan Ferdinand Hutahean.* Twitter.com/@FerdinandHaean3

 

Sebelumnya, Ferdinand Hutahean menanyakan kebenaran berita banjir yang melanda Cipinang Melayu tersebut.

"Yang benar nih Cipinang Melayu? Jangan mendiskreditkan Anies Baswedan yang sudah bilang tak banjir," tanya Ferdinand Hutahean.

Ferdinand Hutahaean juga menanyakan kebenaran pernyataan Anies Baswedan.  

 

"Memang situ tidak baca cuitan Anies dengan fotonya sama nenek yang sama? Tapi beneran nih serius Cipinang Melayu? Ahhhh kita tanya Anies deh!"tutur Ferdinand Hutahean.

 

Cuitan Ferdinand Hutahean.*
Cuitan Ferdinand Hutahean.* Twitter.com/@FerdinandHaean3

 

***

 
Diterbitkan di Berita

Klaim Anies tersebut terlontar saat pintu air Waduk Tiu berstatus siaga satu pada Senin (8/2/2021) lalu, namun permukiman warga RW 04 tidak digenang air.

Namun selang sepuluh hari kemudian, klaim Anies tersebut hanya isapan jempol belaka. Buktinya, Jumat (19/2/2021) di wilayah tersebut bahkan mencapai 50 sentimeter hingga 2 meter.

Ketua RW 04, Irwan Kurniadi menjelaskan, setidaknya ada tujuh RT di RW 04 Cipinang Melayu yang terdampak banjir yang menggenang sejak pukul 02.00 WIB tadi.

"RT 01, RT 02

Diterbitkan di Berita