JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ustaz Yahya Waloni akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada umat Nasrani. Menanggapi hal itu, Ade Armando membuat  cuitan khusus.

“Ini pelajaran bagi seluruh bangsa agar tidak saling menghina agama,” kata Dosen UI tersebut melalui akun FB-nya, Selasa 28 September 2021.

Untuk diketahui, tersangka kasus dugaan penistaan agama, Yahya Waloni menyampaikan permintaan maaf kepada publik, khususnya kalangan Nasrani, terkait pernyataan yang pernah ia lontarkan dalam salah satu ceramah yang diunggah di YouTube.

Permohonan maaf itu Yahya sampaikan setelah hakim membacakan putusan pencabutan praperadilan yang diajukan mantan kuasa hukumnya, Abdullah Alkatiri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). 

"Di hadapan khalayak, di hadapan yang mulia, dan di hadapan wartawan saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air kaum Nasrani," kata Yahya di ruang sidang PN Jaksel, Senin (27/9).

Menurut Yahya, masalah yang ia hadapi bukanlah perkara berat melainkan hanya persoalan etika dan moralitas. Padahal menurutnya Nabi Muhammad selalu mengedepankan akhlak yang baik.

Sebagai orang yang tumbuh besar di lingkungan yang mengajarkan norma dan moral, ia mengaku khilaf karena tidak memberi contoh yang baik dalam berdakwah sehingga melampaui batasan etika dalam bermasyarakat.

"Yang saya sangat sesali setelah melihat video itu rasanya tidak sesuai dengan apa yang saya tekuni selama ini sebagai seorang pendakwah," ujar Yahya.

Yahya lantas berterima kasih kepada majelis hakim dan menyatakan akan menghadapi proses hukum yang menjeratnya dengan jantan. Yahya berharap dirinya akan mendapatkan hikmah dari Allah agar bisa menjadi pendakwah yang bisa dicontoh.

Menanggapi hal ini, hakim tunggal PN Jalsel Anry Widyo Laksono mengatakan bahwa agenda persidangan tersebut bukan pemeriksaan materi. Meski demikian, ia menilai permohonan maaf yang disampaikan Yahya merupakan haknya.

"Itu adalah hak saudara untuk menyampaikan karena kebetulan di sini juga hadir banyak orang," kata Anry. Yahya diketahui melontarkan pernyataan yang diduga menistakan agama lain dalam salah satu ceramahnya.

Dalam ceramah yang direkam dan diunggah ke Youtube itu, Yahya menyebut kitab injil palsu dan fiktif. Ia lantas dilaporkan oleh Masyarakat Cinta Pluralisme pada Selasa, 27 April 2021 dengan register Nomor: LP/B/0287/IV/2021/BARESKRIM dan ditetapkan sebagai tersangka.

Selang beberapa waktu, mantan kuasa hukum Yahya, Abdullah Alkatiri mengajukan praperadilan atas kasus Yahya ke PN Jaksel. Ternyata, gugatan itu diajukan tanpa sepengetahuan Yahya.

Pendakwah itu lantas menulis surat yang menyatakan bahwa praperadilan dan kuasa yang ia berikan pada Abdullah dicabut. Hakim tunggal PN Jaksel lantas menanyakan keputusan ini kepada Yahya hingga beberapa kali dalam persidangan.

"Saya tanyakan sekali lagi, saudara Yahya waloni tegaskan saja apakah saudara tetap ingin melanjutkan praperadilan ini atau kah saudara akan tetap menggunakan kuasa hukum yang hadir sekarang ini?" tanya Anry. "Tidak (lanjutkan praperadilan) yang mulia, saya membatalkan," kata Yahya.

Anry kemudian mengabulkan permohonan pencabutan praperadilan ini. Sebab, Yahya tidak mengizinkan kasusnya dibawa ke praperadilan. "Dengan sendirinya permohonan permohonan untuk pencabutan dimaksud patut untuk dikabulkan," kata Anry seperti dinukil CNN Indonesia.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sulha Handayani

Diterbitkan di Berita

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pernyataan Edhie Baskoro Yudhyono memberikan ucapan selamat ulang tahun dengan perpaduanbahasa Inggris dan bahasa Indonesia kepada saudaranya Agus Harimukti Yudhoyono ramai menjadi sorotan warganet. 

Dosen Universitas Indonesia ikut mencuit menanggapi video yang beredar tersebut. Namun, ia menilai kualitas pernyataan Ibas dianggap buruk.

“Maaf lho buruk sekali,” kata Ade Armando, Sabtu 14 Agustus 2021.

Banyak sekali warganet ikut memberikan komentar terhadap cuitan Ade Armando. Berikut di antaranya.

Imelda Andini Bawintil: “Masih kinyis2 ya.” 

Maya Purnomo: “Aku juga mau sok inggris aah. In this video. I don't find any characteristics of Indonesian People. Bang Ade, sudah bagus blm English gue."

Erind P Erind: “Bahasa Inggris logat cik3as.”

Iyun Ambarita: “Qualitas Waketum partai... Itupun karena Bapak, prestasi???? Udahlah."

Untuk diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (Waketum PD) Edhie Baskoro Yudhyono atau Ibas mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono. Ibas berharap AHY di usia 43 tahun sukses meraih mimpi dan menjalani karir.

"Hai, hai, it's me Ibas, Mas AHY, Mas Agus Harimurti Yudhoyono yang saya sayangi dan dan saya banggakan, you are my brother, my one and only, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat dan senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT," kata Ibas di akun Instagram-nya, seperti dilihat pada Jumat (13/8/2021).

Kepada sang kakak, Ibas mengatakan keluarganya selalu mendukung AHY. Ibas mengingatkan kembali apa yang pernah diucapkan AHY kepada dirinya.

"Sebagai adik tentunya di hari yang berbahagia ini aku hanya bisa mendoakan. EBY family, we always support you, no matter what. Once you always said to ask all, Mas AHY selalu mengatakan dream big, work hard and never give up," ujarnya.

Bagi Ibas, AHY merupakan contoh dalam bekerja dan berumah tangga. Ibas berharap AHY sukses dalam mengejar mimpin dan menjalani hidup.

"Tentu di usia ke-43 tahun, di usia yang penuh kematangan, matang pikiran, matang hati, dan matang perbuatan, Mas AHY bisa menjadi contoh yang membanggakan, menjadi panutan dalam lingkungan, dalam pekerja, dan dalam rumah tangga. Untuk itu good luck with your dreams, good luck with your careers, dan good luck with your life," ucap Ibas.

"I made not always be your side all the time, but you always be in my heart forever. Once again, happy, happy birthday, enjoy your day," imbuhnya seperti dinukil detik.com.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sesmawati

 
Diterbitkan di Berita

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - PT Pertamina Hulu Rokan telah resmi menjadi perusahaan pengelola lapangan minyak bumi di Blok Rokan, Provinsi Riau mulai hari ini, Senin (9/8). Pengambil alihan ini mengukir sejarah baru dalam alih kelola tambang minyak bumi di Indonesia.

Namun di mata Ade Armando, berita tersebut malah membuat teringat akan apa yang disampaikan Amien Rais  di mana pernah menantang Presiden Joko Widodo mengambil alih Blok Rokan. 

“Kira2 apa ya komentar Amien Rais setelah tahu Blok Rokan sepenuhnya diambilalih pemerintah Indonesia?” kata Ade Armando, Selasa 10 Agustus 2021. 

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menantang keberanian Pemerintah untuk mengembalikan pengelolaan salah satu ladang minyak terbesar di Indonesia, yakni Blok Rokan. Adapun saat ini Kementrian ESDM (KESDM) sedang mengevaluasi proposal Chevron untuk kembali mengelola Blok Rokan 20 tahun ke depan sejak 2021.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, kesempatan Chevron untuk menjadi operator pengendali Blok Rokan sangatlah besar karena didukung oleh KESDM lewat Peraturan Menteri ESDM No 23/2018. 

Namun, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.36/PUU-X/2012 tentang Lima Aspek Penguasaan Negara, pengelolaan Wilayah Kerja (WK) migas harus berada di tangan pemerintah melalui BUMN. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais pun mengingatkan Pemerintah agar menaati UUD 1945 tersebut.

"Kalau Blok Rokan kembali ke Indonesia, itu berarti pasal 33 UUD 1945 sudah terpenuhi. Apalagi kalau Blok Rokan menjadi semacam contoh yang bagus, blok-blok lain termasuk Freeport, tambang minyak dan mineral juga bisa kembali," kata Amien di kompleks parlemen, Senin (30/7).

Pengembalian pengelolaan Blok Rokan ke Indonesia, khususnya PT Pertamina, menurut Amien merupakan sebuah aksi patriotik yang membela bangsa.

Amien pun menantang keberanian Presiden Joko Widodo.

"Kalau betul Blok Rokan bisa kembali ke ibu pertiwi, ke Pertamina, itu sebuah terobosan luar biasa. Cuma berani enggak Pak Jokowi? Kalau berani, luar biasa. Kalau enggak berani, ya apa boleh buat," kata Amien.

Blok Rokan Diambil-alih

PT Pertamina Hulu Rokan telah resmi menjadi perusahaan pengelola lapangan minyak bumi di Blok Rokan, Provinsi Riau mulai hari ini, Senin (9/8/2021). Pengambil alihan ini mengukir sejarah baru dalam alih kelola tambang minyak bumi di Indonesia.

Terhitung sejak pukul 00.01 WIB 9 Agustus 2021 operasional wilayah kerja itu beralih dari sebelumnya dikelola PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada Pertamina Hulu Rokan yang merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero).

"Ini merupakan momen yang sangat bersejarah untuk kita semua, momen kebanggaan untuk kita semua, di mana Blok Rokan hari ini resmi dikelola oleh Pertamina yang tentunya ini akan menunjang ketahanan energi nasional," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dikutip dari Antara, Minggu (9/8).

Nicke menyampaikan Pertamina berkomitmen menjalankan amanah tersebut demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia mengingat Blok Rokan berkontribusi 24 persen bagi produksi minyak dan gas nasional.

Menurutnya, pengelolaan Blok Rokan kepada Pertamina sebagai perusahaan BUMN akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi negara baik dari sisi pengelolaan maupun penerimaan negara, sekaligus memperkuat posisi Pertamina melalui Pertamina Hulu Rokan yang akan berperan menjadi lokomotif pembangunan dan perekonomian nasional.

"Tak hanya itu, Pertamina juga memiliki amanah lain untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai produksi minyak mentah 1 juta barel per hari tahun 2030," ujar Nicke.

Setelah dilepaskan Chevron Pasific Indonesia, Pertamina Hulu Rokan kini resmi mengambil alih pengelolaan tambang migas tertua di bumi Lancang Kuning tersebut selama 20 tahun ke depan. Perpindahan alih kelola itu sesuai dengan amanat yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri ESDM pada 2018.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan upaya alih kelola telah berlangsung sejak dua tahun lalu. Dia bersyukur proses alih kelola dapat berjalan dengan baik dan lancar

"Ini merupakan hal penting bagi bangsa dan negara mengingat Wilayah Kerja Rokan saat ini masih mendukung 24 persen produksi nasional dan diharapkan tetap menjadi wilayah kerja andalan Indonesia," ucap Dwi Soetjipto.

Salah satu usaha SKK Migas untuk mengawal alih kelola Blok Rokan adalah menginisiasi Head of Agreement (HoA) yang menjamin investasi Chevron Pasific Indonesia pada akhir masa kontrak.

Hasilnya, sejak perjanjian ditandatangani pada 29 September 2020 hingga 8 Agustus 2021, telah dilakukan pemboran 103 sumur pengembangan.

Selain pemboran, SKK Migas juga mengawal delapan isu lain yang menjadi kunci sukses alih kelola, yaitu migrasi data dan operasional, pengadaan chemical EOR, manajemen kontrak-kontrak pendukung kegiatan operasi, pengadaan listrik, tenaga kerja, pengalihan teknologi informasi, perizinan dan prosedur operasi serta pengelolaan lingkungan.

Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam arahannya mengatakan alih kelola Blok Rokan merupakan salah satu tonggak sejarah industri hulu migas di Indonesia. Dia berharap Pertamina Hulu Rokan dapat meneruskan dan mengembangkan keberhasilan yang telah dicapai Chevron Pasific Indonesia dalam mengelola wilayah kerja minyak bumi tersebut.

"Sejak pertama kali diproduksikan pada 1951 hingga tahun 2021, wilayah kerja Rokan merupakan salah satu wilayah kerja strategis yang telah menghasilkan 11,69 miliar barel minyak," ujar Arifin.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sesmawati

Diterbitkan di Berita

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Akun Twitter pegiat media sosial Ade Armando, Denny Siregar, Eko Kuntadhi dan Ferdinand Hutahaean kena suspend.

Ade Armando menduga, akun mereka di-suspend karena ulah kelompok yang menyerang secara sistematis, masif dan terencana dengan melapor ke pihak Twitter bahwa akun mereka menyajikan konten yang tidak sesuai dengan aturan Twitter.

"Akun saya, Denny Siregar, Eko Kuntadhi dan Ferdinand Hutahaean itu diserang, di-takedown. Dan keliatannya pelaku adalah sebuah kelompok yang sistematis, terencana, masif hantam buzzer yang nama akunya antara lain yang mengklaim bahwa merekalah yang men-takedown," kata Ade dalam video yang diunggah di akun Facebook-nya, Minggu (8/8/2021).

"Men-takedown artinya mereka rupanya rame-rame melapor ke Twitter sedemikian rupa sehingga Twitter percaya bahwa saya, Denny dan kawan-kawan itu menyajikan muatan-muatan konten yang melanggar aturan-aturan di Twitter," sambungnya.

Ade melanjutkan, tuduhan-tuduhan itu merupakan fitnah karena selama ini konten yang mereka sajikan merupakan kritik dan bukan menyebarkan berita bohong (hoaks) atau kebencian berdasarkan SARA. 

"Padahal ya itu kan jelas fitnahlah. Yang kami serang sebetulnya bukan dalam rangka menyebarkan kebencian, SARA atau hoaks atau kebohongan, tapi memang lebih kepada kritik kan," ujarnya.

"Kritik terhadap Partai Demokrat, kritik kepada Anies (Gubernur DKI Jakarta), kritik terhadap kelakuan-kelakuan kadrun dan seterusnya. Tapi rupanya itu dilaporkan rame-rame sehingga akhirnya Twitter men-takedown konten-konten kami," jelas Ade.

Dalam video itu, Ade juga menyatakan bahwa di-takedown-nya akun mereka menjadi bukti bahwa ia dan rekan-rekannya yang selama ini dituduh sebagai buzzeRp bukanlah orang-orang yang membungkam kebebasan berpendapat, tapi justru merekalah yang menjadi sasaran pembungkaman.  

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli

Diterbitkan di Berita

JAKARTA, NETRALNEWS.COMAde Armando mengunggah foto cucu-cucu Habib Rizieq Shihab (HRS). Di kaos mereka dikabarkam tertera kalimat yang menyita perhatian warganet.

"Menurut informasi, ini foto cucu2 Rizieq Shihab. Tulisan di kaos mereka berbunyi: "Sampai jumpa di pengadilan akherat". Sedih dan kasihan..," kata Ade Armando, Senin 19 Juli 2021.

Sementara sebelumnya diberitakan, Pengacara eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Aziz Yanuar mengatakan bahwa kliennya sempat mengutarakan pesan kepada para majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk nantinya sama-sama bertemu di pengadilan akhirat.

Hal itu Rizieq utarakan saat bersalaman dengan para hakim usai dijatuhkan vonis empat tahun penjara dalam sidang kasus tes swab virus Corona (Covid-19) RS Ummi, Bogor yang menjeratnya di PN Jaktim, Kamis (24/6).

"Sampai jumpa di pengadilan akhirat," kata Aziz seperti dinukil CNNIndonesia.com, Kamis (24/6).

Aziz mengklaim bahwa Rizieq tak bersalah dalam kasus tersebut. Ia menegaskan bahwa kliennya tak berbohong karena saat melakukan perawatan di RS Ummi badan Rizieq masih sangat terasa sehat.

Ia lantas membandingkan banyak pejabat-pejabat publik lainnya yang melakukan kebohongan di depan publik namun tak pernah diproses sampai di meja hijau.

"Melalui tes Covid-19 valid yang waktu itu belum ada hasilnya. Tapi tadi majelis hakim berpandangan lain. Seperti yang tadi saya utarakan, sampai jumpa di pengadilan akhirat," kata Aziz.

Senada, pengacara Rizieq lainnya, Achmad Michdan menilai hakim telah keliru menghukum Rizieq selama 4 tahun penjara. Padahal, perkara yang menjerat Rizieq hanya sebatas perkara pelanggaran protokol kesehatan, bukan kejahatan yang luar biasa.

"Justru ini menunjukkan sikap tidak adil, jauh dari rasa keadilan perkara ini," kata Michdan.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sulha Handayani

Diterbitkan di Berita

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dosen Universitas Indonesia menyoroti pernyataan akun bernama  GarudaHitam @SilumanRi yang viral di sosial media. 

"Jika nanti tiba saatnya kalian rakyat kelaparan, maka mulailah dari sekarang menyerbu supermarket, mall, swalayan milik China yang saat ini justru menimbun sumber bahan pokok tersebut. serbu dan dapatkan dengan gratis untuk kalian pribumi bertahan hidup,” kata akun GarudaHitam@SilumanRi.

Ade Armando kemudian  menanggapi cuitan tersebut dengan mempertanyakan mengapa “kadrun” mendukung PPKM diperpanjang.

“Kenapa ya Kaum Kadrun ngotot banget supaya PPKM dilanjutkan? Ada yang faham?” cuit Ade Ar,mando, Minggu malam 18 Juli 2021.

“Mereka membayangkan kalau PPKM dilanjutkan, masyarakat akan kelaparan. Karena itulah mereka memprovokasi sejak awal. . . Biadab!” imbuhnya.

Sementara sebelumnya secara terpisah diberitakan bahwa rencana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mendapat penolakan oleh relawan Jokowi.

Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer menegaskan, adanya wacana perpanjangan PPKM sangat tidak etis. Apalagi tanpa adanya adanya evaluasi dari PPKM yang sedang berjalan.

"Harusnya ada evaluasi dulu. Tunggulah tanggal 17 atau 18 Juli. Kalau ada penurunan signifikan Covid-19, rasanya tak perlu diperpanjang," tegas Noel, sapaan Immanuel seperti dinukil RMOL, Kamis (15/7). 

Kebijakan Pemerintah

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus koordinator PPKM Jawa-Bali 2021 Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah baru akan mengumumkan secara resmi hasil keputusan perpanjangan PPKM darurat pada dua sampai tiga hari lagi. Luhut mengaku pemerintah dilema dalam mengeluarkan kebijakan dari perpanjangan PPKM ini yaitu ekonomi terdampak bagi rakyat kecil dan menekan laju varian covid-19 varian Delta.

Dia mengatakan, evaluasi dari pelaksanaan PPKM Darurat ini yang telah diselenggarakan sejak 3 Juli 2021 lalu. "Disatu sisi dampat terhadap ekonomi rakyat kecil juga sangat cukup besar,  akibat penurunan mobilitas dan aktifitas di masyarakat. Mall dan pusat perbelanjaan harus tutup. karyawan  pabrik dikurangi, yang masuk aja harus dipastikan protokol kesahatan, restoran dan tempat makan hanya melayani take away,"kata Luhut melalui Konferensi Virtual, Sabtu (17/07/2021)

Luhut memaparkan dengan adanya kebijakan PPKM, Mobilitas masyarakat menjadi terhambat dan akan berdampak kepada pendapatan harian para pekerja dan pegadang kecil.

"Disatu sisi, bukan kebijakan yang mudah untuk melanjutkan PPKM ini,disatu sisi kita harus menekan penyebaran kasus varian delta yang eksponensial atau naik sangat tinggi.Bukan pemerintah yang mudah satu sisi menghentikan eksponensial agara para perawat, dokter, nakes di rumah sakit serta puskesmas bisa menyembuhkan para pasien nya saat ini,"  tandasnya.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto

 
Diterbitkan di Berita

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Seorang warganet dengan akun LALALAYEYEYE @nety_rusi bertanya-tanya sebenarnya Gubernur Anies Baswedan bisa kerja gak sih?

"Tadi siang Pak @aniesbaswedan sidak dan marah-marah di PT Equity Life, ternyata PT Equity Life adalah perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan, yang termasuk sektor usaha esensial, menurut peraturan dibolehkan tetap beroperasi. Dih Pak, bisa kerja nggak sih, jadi salah yakan?" kata akun tersebut. 

Rupanya hal itu membuat Dosen Universitas Indonesia, Ade Armandio tergelitik namun menahan komentarnya.

“Takut dosa ah ngetawain kebodohan gubernur magang,” kata Ade Armando. 

Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluapkan kegeramannya saat mendapati masih ada perusahaan sektor non-esensial yang mewajibkan karyawannya ke kantor selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. 

Padahal aturan PPKM Darurat menyebut perusahaan sektor non-esensial wajib menerapkan bekerja dari rumah atau work from home 100 persen. 

Insiden itu terekam dalam instastory Anies di Instagram, @aniesbaswedan. Dalam unggahannya, Anies tengah melakukan sidak ke PT Ray White dan PT Equity Life di Sahid Sudirman Centre, Jakarta Pusat, Selasa (6/7). 

Dalam video itu, Anies terlihat sedang memarahi seseorang dari bagian HRD PT Ray White. 

"Ibu Diana dan perusahaan ibu tidak bertanggung jawab. Ini bukan soal untung rugi. Ini soal nyawa. Kita ini mau nyelamatin nyawa orang, dan orang-orang seperti ibu ini yang egois. Ini pekerja-pekerja ikut aja," ujar Anies dengan nada cukup tinggi. 

Perempuan yang dibentak Anies itu tampak hanya terdiam saat Anies mengomelinya. Anies kemudian meminta pekerja di PT Ray White untuk menutup kantor dan karyawan untuk pulang ke rumah. 

Kemudian, dalam video berikutnya, Anies terlihat melakukan sidak ke PT Equity Life. Anies geram masih ada karyawan yang bekerja dari kantor selama PPKM Darurat. Anies makin geram ketika mengetahui bahwa salah satu karyawan yang datang ke kantor adalah ibu hamil. 

"Setiap hari kita nguburin orang pak. Bapak ambil tanggung jawab. Semua buntung pak, enggak ada yang untung. Apalagi ada ibu hamil masuk," tegas Anies. "Ibu hamil kalau kena covid mau melahirkan paling susah. Pagi ini saya terima satu ibu hamil meninggal. Kenapa? Melahirkan, Covid," ujarnya lagi. 

Anies sebelumnya telah meminta karyawan perusahaan di sektor non esensial dan dipaksa masuk ke kantor selama PPKM darurat melapor melalui aplikasi JAKI. JAKI adalah aplikasi 'Jakarta Kini' yang membuka laporan hingga informasi bagi warga. 

Setelah laporan masuk, Anies berjanji akan langsung menindak tegas perusahaan-perusahaan yang tetap memaksa karyawannya masuk pdahal tengah diterapkan PPKM Darurat Jawa-Bali hingga 20 Juli mendatang. PT Equity Life membenarkan sidak yang dilakukan Gubernur Anies.

Dilasnir CNNIndonesia.com, perusahaan menyatakan apa yang terjadi saat sidak tersebut sudah ditindaklanjuti oleh manajemen. Perusahaan mengklaim telah mengikuti peraturan dan protokol kesehatan PPKM Darurat yang diterapkan pemerintah.  Sampai saat ini, kantor masih beroperasi. 

"Sejauh ini kami masih mengikuti sesuai peraturan dan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun untuk info lebih lanjut bisa hubungi kantor pusat," kata salah satu karyawan contact center PT Equity Life saat dihubungi. 

Sementara pihak Ray White belum dapat dihubungi sampai berita ini ditulis.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Nazaruli

Diterbitkan di Berita

TRIBUNNEWS.COM - Dosen komunikasi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menilai, pemanggilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI oleh rektorat setelah mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah hal biasa.

Ia pun menyebut publik terlalu mendramatisir pemanggilan tersebut karena menghubungkannya dengan kebebasan berpendapat.

"Suka drama sih orang-orang, cuma dipanggil direktur kemahasiswaan ya biasa-biasa saja," kata Ade, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (29/6/2021). 

Menurut Ade, yang sebenarnya terjadi hanyalah untuk mengklarifikasi kritikan yang dilayangkan kepada Presiden Jokowi.

Jadi, Ade menilai pemanggilan tersebut tidak berkaitan dengan pembungkaman berpendapat para mahasiswa.

"Direktur ngomong sama mahasiswa itu biasa terus dibikin narasi besar ada pemberangusan kebebasan berbicara."

"Padahal yang terjadi cuma dimintai klarifikasi, jadi ngga ada urusan sama dibungkam atau diberangus demokrasi," ujar Ade.

 

Dosen Komunikasi UI, Ade Armando
Dosen Komunikasi UI, Ade Armando (Kompas TV)

 

Lebih lanjut, Ade menilai upaya BEM UI mengkritik Presiden Jokowi dengan menjuluki 'The King of Lip Service' adalah sebuah kebebasan.

Namun, Ade menyebut, publik bisa menilai bagaimana kualitas BEM UI dari kritikan-kritikan tersebut.

"Memang harus heroik kali ya, Ketua BEM harus bilang 'kami akan terus mengirimkan meme-meme yang menghina jokowi' misalnya."

"Iya gapapa itu kebebasan, jadi masyarakat bisa menilai seberapa berkualitas BEM UI," ujarnya.

"Dan saya tidak akan berhenti bilang mereka pandir atau bodoh, jadi biasa-biasa saja, itu mahasiswa kami kok," tambah Ade.

Seperti diketahui, sosok Ade Armando sempat menjadi trending topik di Twitter setelah ikut menyuarakan pendapatnya soal kritikan BEM UI kepada Presiden Jokowi.

 

Postingan Ade Armando merespons tantangan debat terbuka soal kritik BEM UI
Postingan Ade Armando merespons tantangan debat terbuka soal kritik BEM UI (Twitter @adearmando1)

 

Melalui akun Twitter pribadi-nya, Ade mengunggah sejumlah foto dari tindakan BEM UI yang menjuluki Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service.

Dalam unggahannya, Ade seakan heran dengan kritikan yang dilayangkan BEM UI kepada Presiden Jokowi.

Bahkan, Ade ikut mempertanyakan apakah mahasiswa yang berada di BEM UI masuk dengan cara menyogok.

"Ini karya BEM UI. Saya sih menghargai kebebasan berekspresi. Tapi kalau jadi lembaga yg mewakili mahasiswa UI, ya jangan kelihatan terlalu pandirlah. Dulu masuk UI, nyogok ya?" tulis Ade dalam cuitannya, pada Minggu (27/6/2021) lalu.

BEM UI tengah menjadi sorotan setelah mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai The King of Lip Service.

Kritikan tersebut mereka sampaikan melalui akun Instagram @bemui_official.

Imbas kritikan tersebut, para pengurus BEM UI dipanggil oleh pihak rektorat UI.

Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra mengungkapkan, pihaknya sudah dipanggil rektorat UI pada Minggu (27/6/2021) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, pihak rektorat UI sempat meminta agar BEM UI menghapus atau take down postingan tersebut.

"Sempat menanyakan apakah mungkin postingan itu di-take down. Tapi kami, BEM UI, menolak untuk take down," kata Leon kepada wartawan, Senin (28/6/2021), dikutip dari Tribunnews.

Selain meminta postingan di-take down, pihak rektorat UI juga menanyakan alasan BEM UI membuat postingan propaganda seperti itu.

Pihak rektorat juga menyinggung pemanggilan dilakukan karena ada cuitan dari Jubir Presiden Fadjroel Rachman.

 

Postingan akun Twitter BEM UI, menjuluki Jokowi sebagai The King of Lip Service, Sabtu (26/6/2021).
Postingan akun Twitter BEM UI, menjuluki Jokowi sebagai The King of Lip Service, Sabtu (26/6/2021). (Twitter @BEMUI_Official)

 

"Rektorat juga menyinggung kalau ternyata rektorat ikut menangani ini karena ada cuitan dari Fadjroel Rachman, jubir presiden, yang menyatakan bahwa BEM UI berada di bawah pimpinan UI," ujarnya.

Di sisi lain, BEM UI juga ikut menyinggung terkait pihak Dosen UI yang ikut menanggapi kritikan tersebut.

Ia berharap, pihak UI dapat menanggapi kritikan secara ilmiah dan mendasar, bukan menuduh yang kemudian mengarah ke penyerangan.

"Saya berharap kritikan dosen UI selaku dosen bisa lebih ilmiah, ya, lebih mendasar dan bukan tuduhan-tuduhan yang kemudian menyerang," ujarnya.

BEM UI sendiri mengaku menyebut Jokowi sebagai The King of Lip Service bukan tanpa alasan.

Tetapi lantaran melihat pemimpin negara itu hanya mengumbar janji, namun realita di lapangan tidak sesuai.

Leon mencontohkan, Jokowi pernah menyampaikan bakal merevisi UU ITE.

Namun saat ini justru tersiar wacana akan menambah pasal di dalam UU tersebut, termasuk janji Jokowi soal penguatan KPK.

 

Presiden Jokowi dan Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra
Presiden Jokowi dan Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra (kolase tribunnews)

 

"Ini bentuk kritik kami untuk pernyataan-pernyataan Presiden yang sayangnya tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan."

"Misalnya terkait UU ITE, Presiden menyampaikan bahwa akan merevisi UU ITE."

"Namun justru sekarang ada wacana untuk menambahkan pasal yang juga berpotensi untuk kemudian mengkriminalisasi itu Pasal 45 C," kata Leon.

"Kemudian terkait demo, Presiden menyampaikan kangen didemo tapi ketika teman-teman masuk UI demo wisatawan 1 Mei, 30 orang ditangkap, diseret, dipukul oleh Polda Metro Jaya."

"Kemudian, tanggal 3 Mei salah satu mahasiswa UI, Ketua BEM Fakultas Hukum menjadi tersangka," tambahnya.

Menurut dia, seharusnya pernyataan-pernyataan Presiden itu bisa dipertanggungjawabkan dengan tegas.

Ia membantah bahwa kritik ini adalah upaya untuk menjatuhkan pemerintah.

"Jadi di sini kami ingin mengkritik seharusnya penyataan-pernyataan yang dikeluarkan Presiden itu bisa dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan secara tegas. Kita ingin mengkritik, bukan ingin menjatuhkan."

"Itu kan bentuk propaganda kritikan ya, bukan kemudian ajakan makar atau kudeta. Itu dua hal yang berbeda dan kita juga tidak mau terpolarisasi kadrun atau pun cebong. Ini adalah bentuk kritikan dari mahasiswa." ujarnya.


Penulis: Inza Maliana
Editor: Arif Fajar Nasucha

 
Diterbitkan di Berita

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dosen Universitas Indonesia Ade Armando mengungkit pernyataan PKS yang pernah mencalonkan Habib Rizieq Shihab (HRS) dan Ustaz Abdul Somad sebagai capres 2024. 

“PKS nih becandanya kelewatan. Kalau Rizieq dan Somad percaya beneran, kan kasihan mereka?” kata Ade Armando, Kamis 17 Juni 2021.

Untuk diketahui, setahun silam, nama Habib Rizieq Shihab dan Ustaz Abdul Somad pernah dijagokan Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk maju Pilpres 2024 disambut baik PKS. PKS menyebut Habib Rizieq dan UAS punya peluang maju di Pilpres 2024.

"Para tokoh, baik yang di parpol ataupun ormas punya peluang maju di Pilpres 2024. Habib Rizieq dan Ustaz Abdul Somad seperti juga para ketua parpol, para menteri dan utamanya para kepala daerah yang sukses punya peluang maju Pilpres 2024," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kepada wartawan, Senin (10/8/2020).
 
Namun, menurut Mardani, persoalan tokoh bukanlah hal yang penting saat ini. Saat ini, kata dia, yang patut diperjuangkan adalah menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) untuk Pilpres 2024.

"Pendapat saya, bukan orang yang harus kita perjuangkan pada saat ini tapi menurunkan presidential threshold yang utama. Sebagian pakar bahkan mengusulkan menghapus presidential threshold karena bertentangan dengan sistem presidentialism," ujarnya.

Mardani lantas menjelaskan mengapa PT perlu dihapus dalam Pilpres 2024. Bila PT dihapus, kata Mardani, akan muncul banyak pasangan calon (paslon) dan kompetisi Pilpres 2024 akan sehat.

"Jika kita berhasil menurunkan threshold jadi 5-10% atau menghapusnya, maka kita punya peluang menghadirkan kompetisi yang sehat antar para calon. Dan dipastikan lebih dari dua pasang calon yang ini sehat bagi demokrasi. Siapapun yang diajukan pada kompetisi yang sehat akan meningkatkan peluang publik mendapatkan presiden yang merit system dan berkualitas," ucapnya.

Mardani mengatakan, PKS pun siap melakukan pembicaraan dengan sejumlah tokoh untuk Pilpres 2024. Namun, sebisa mungkin, PKS akan mengajukan kader sendiri di 2024.

"PKS siap berkomunikasi dengan para tokoh yang tokoh yang sama satu visi. Dan akan berusaha untuk memajukan kader PKS," imbuhnya.

Sebelumnya, PA 212 bicara mengenai banyak tokoh selain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang bisa diusung di Pilpres 2024. Misalnya Habib Rizieq hingga Ustaz Abdul Somad.

Sebelumnya, Partai Gerindra meminta Prabowo Subianto untuk kembali mencalonkan diri pada Pilpres 2024. Bagi PA 212 yang pernah mendukung Prabowo, Ketum Gerindra itu sudah selesai dan berharap ada calon lain yang lebih muda.

"Bagi kami PS (Prabowo Subianto) sudah selesai, masih banyak kader muda yang layak pimpin negeri ini ke depan, 2024 saatnya yang muda yang berkarya," kata Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif kepada wartawan, Minggu (9/8).

"Banyak tokoh muda ada SSU (Sandiaga Salahudin Uno), Wagub DKI (A Riza Patria), Gubernur DKI (Anies Baswedan), Gym, UAS (Ustaz Abdul Somad, HRS (Habib Rizieq Shihab), dan lain-lain," sambungnya dilansir detik.com.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Nazaruli

Diterbitkan di Berita

voi.id JAKARTA - Tim pengkaji Udang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengundang sejumlah terlapor dan pelapor yang pernah berkaitan dengan perundangan ini.

Mereka yang diundang berasal dari berbagai kalangan seperti publik figur, dosen, hingga jurnalis.

Dari pihak terlapor, tim kajian ini memanggi Baiq Nuril, Saiful Mahdi, Dandhy Dwi Laksono, dan Ahmad Dhani Prasetyo, Bintang Emon, Singky Soewadi dan Diananta Putra Sumedi. Sementara dari kalangan pelapor adalah Muannas Al Aidid dan Ade Armando. 

"Hari ini sesuai jadwal yang telah disepakati oleh tim, kami akan mengundang beberapa narasumber yang berasal dari latar belakang yang beragam. Mereka adalah orang-orang yang pernah memiliki pengalaman sebagai terlapor maupun sebagai pelapor di kasus yang terkait dengan U ITE," ujar Ketua Tim Kajian UU ITE Sugeng Purnomo yang dikutip dari keterangan tertulisya, Senin, 1 Maret.

Dia mengatakan pertemuan perdana ini bakal dilakukan secara daring. Selain itu, nantinya akan ada dua sesi.

"Di sesi pertama hari ini, narasumber yang diundang melalui saluran virtual antara lain Baiq Nuril, Bintang Emon, Dandhy Dwi Laksono dan beberapa yang lain, 8-9 orang. Karena jumlah terlapor dan pelapor cukup banyak, maka akan dilanjut dengan sesi kedua Selasa besok," ungkapnya.

Sugeng mengatakan, masukan dari mereka nantinya akan ditampung dan dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan kajian terkait UU ITE.

"Masukan dan pandangan yang diberikan oleh narasumber nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi tim, baik untuk sub tim 1 yang akan menghasilkan panduan, maupun bagi sub tim 2 yang akan mengkaji kemungkinan revisi” kata Sugeng. 

Selain melibatkan beberapa narasumber dari berbagai klaster seperti pelapor dan terlapor, aktivis, praktisi, masyarakat sipil, akademisi, pers dan lain-lain, tim ini juga membuka hotline.

Bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan melalui email di: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. dan SMS maupun WhatsApp ke 082111812226.

Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD telah membentuk Tim kajian UU ITE. Tim ini dibagi dua, yaitu Sub Tim I yang merumuskan kriteria implementatif atas pasal-pasal tertentu dalam UU ITE yang sering menimbulkan multitafsir.

Sementara, Sub Tim II bakal melakukan telaah substansi UU ITE atas beberapa pasal dalam UU yang dianggap multitafsir untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan revisi.

Diterbitkan di Berita
Halaman 1 dari 2