Jakarta,  NAWACITAPOST – Politisi Ferdinand Hutahaen mengatakan bahwa gerakan eks HTI dan FPI menjelang Pemilu 2024 menjadi ancaman bagi partai politik.
“Ya potensi ancaman gerakan eks HTI dan FPI ditengah pesta demokrasi pada pemilu 2024 harus menjadi perhatian semua pihak termasuk pemerintah, ” kata Ferdinand, Sabtu (31/7/2024).
 
Ferdinand mengungkapkan  bahwa potensi ancaman gerakan radikalisme atau eks HTI dan FPI bukan hanya mengancam pemilu 2024. Tetapi juga  kesatuan negara Indonesia. “Bukan hanya ancaman bagi pemilu 2024 tetapi kesatuan negara, ” ujarnya.
Meskipun telah dibubarkan oleh pemerintah,  tetapi organisasi FPI dan HTI masih juga melakukan aktivitas secara diam-diam, sehingga harus ada langkah tegas aparat hukum dalam memantau aktivitas gerakan eks HTI dan FPI kedalam politik.
 
“Jika dibiarkan kekuatan aktivitas politik eks FPI dan HTI semakin hari akan terus bertambah dalam melakukan gerakan untuk mempengaruhi politik di pemilu 2024,” jelasnya. Menurut dia harus ada tindakan tegas kembali dari penegak hukum terhadap aktivitas gerakan yang telah dilarang pemerintah.
 
“Harus ada tindakan tegas pemerintah untuk menindak aktivitas mantan anggota FPI dan HTI dalam melakukan aktivitas politik, ” ucapnya.
Diterbitkan di Berita

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dosen Universitas Indonesia Ade Armando mengungkit pernyataan PKS yang pernah mencalonkan Habib Rizieq Shihab (HRS) dan Ustaz Abdul Somad sebagai capres 2024. 

“PKS nih becandanya kelewatan. Kalau Rizieq dan Somad percaya beneran, kan kasihan mereka?” kata Ade Armando, Kamis 17 Juni 2021.

Untuk diketahui, setahun silam, nama Habib Rizieq Shihab dan Ustaz Abdul Somad pernah dijagokan Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk maju Pilpres 2024 disambut baik PKS. PKS menyebut Habib Rizieq dan UAS punya peluang maju di Pilpres 2024.

"Para tokoh, baik yang di parpol ataupun ormas punya peluang maju di Pilpres 2024. Habib Rizieq dan Ustaz Abdul Somad seperti juga para ketua parpol, para menteri dan utamanya para kepala daerah yang sukses punya peluang maju Pilpres 2024," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kepada wartawan, Senin (10/8/2020).
 
Namun, menurut Mardani, persoalan tokoh bukanlah hal yang penting saat ini. Saat ini, kata dia, yang patut diperjuangkan adalah menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) untuk Pilpres 2024.

"Pendapat saya, bukan orang yang harus kita perjuangkan pada saat ini tapi menurunkan presidential threshold yang utama. Sebagian pakar bahkan mengusulkan menghapus presidential threshold karena bertentangan dengan sistem presidentialism," ujarnya.

Mardani lantas menjelaskan mengapa PT perlu dihapus dalam Pilpres 2024. Bila PT dihapus, kata Mardani, akan muncul banyak pasangan calon (paslon) dan kompetisi Pilpres 2024 akan sehat.

"Jika kita berhasil menurunkan threshold jadi 5-10% atau menghapusnya, maka kita punya peluang menghadirkan kompetisi yang sehat antar para calon. Dan dipastikan lebih dari dua pasang calon yang ini sehat bagi demokrasi. Siapapun yang diajukan pada kompetisi yang sehat akan meningkatkan peluang publik mendapatkan presiden yang merit system dan berkualitas," ucapnya.

Mardani mengatakan, PKS pun siap melakukan pembicaraan dengan sejumlah tokoh untuk Pilpres 2024. Namun, sebisa mungkin, PKS akan mengajukan kader sendiri di 2024.

"PKS siap berkomunikasi dengan para tokoh yang tokoh yang sama satu visi. Dan akan berusaha untuk memajukan kader PKS," imbuhnya.

Sebelumnya, PA 212 bicara mengenai banyak tokoh selain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang bisa diusung di Pilpres 2024. Misalnya Habib Rizieq hingga Ustaz Abdul Somad.

Sebelumnya, Partai Gerindra meminta Prabowo Subianto untuk kembali mencalonkan diri pada Pilpres 2024. Bagi PA 212 yang pernah mendukung Prabowo, Ketum Gerindra itu sudah selesai dan berharap ada calon lain yang lebih muda.

"Bagi kami PS (Prabowo Subianto) sudah selesai, masih banyak kader muda yang layak pimpin negeri ini ke depan, 2024 saatnya yang muda yang berkarya," kata Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif kepada wartawan, Minggu (9/8).

"Banyak tokoh muda ada SSU (Sandiaga Salahudin Uno), Wagub DKI (A Riza Patria), Gubernur DKI (Anies Baswedan), Gym, UAS (Ustaz Abdul Somad, HRS (Habib Rizieq Shihab), dan lain-lain," sambungnya dilansir detik.com.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Nazaruli

Diterbitkan di Berita
Konten ini diproduksi oleh kumparan
 
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan siap maju sebagai capres di Pilpres 2024. Pernyataan Prabowo ini menuai pro dan kontra. Tak sedikit yang menilai harusnya Prabowo memberi kesempatan pada tokoh-tokoh yang lebih muda di Pilpres 2024.
 
Lalu, bagaimana tanggapan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) yang mendukung Prabowo di Pilpres 2019? Ketum PA 212 Slamet Ma'arif mengatakan, organisasinya tak akan mendukung lagi Prabowo jika maju di Pilpres 2024.
Menurut dia, sudah saatnya generasi muda untuk tampil menjadi capres 2024.
 
"Kami sangat sulit untuk mendukung kembali PS (Prabowo Subianto) di 2024). Era PS sudah selesai, 2024 era generasi muda untuk tampil," kata Slamet dalam keterangannya yang diterima kumparan, Rabu (16/6). 
Tak hanya itu, dia menjelaskan ada sejumlah pertimbangan yang membuat PA 212 sulit mendukung Prabowo lagi. Slamet juga mempertanyakan, apakah Prabowo tak malu jika mencalonkan diri lagi.
 
 
PA 212 Tak Dukung Prabowo di 2024: Malu Jadi Capres Seumur Hidup, Selalu Gagal (1)
Menhan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO
 
"PS tidak akan mau, malu menjadi capres seumur hidup yang selalu gagal,"  - Slamet Maarif.
 
Bahkan, Slamet memprediksi siapa pun tokoh yang dipasangkan dengan Prabowo tetap tak memenangkan pilpres. "Saya juga yakin PS diusung atau dipasangkan dengan siapa pun sangat amat sulit bisa memenangkan pertarungan di 2024," ujarnya.
Terakhir, ada pertimbangan lain yang membuat PA 212 kecewa dengan Prabowo sehingga tak bakal memberi dukungan lagi.
 
"Kekecewaan umat di 2019 sangat sulit dilupakan," pungkasnya.
Diterbitkan di Berita

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan masih bersedia menjadi calon presiden (Capres) pada ajang pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang.

Hal ini Prabowo sampaikan dalam wawancaranya dengan Deddy Corbuzier yang diunggah di channel Youtube Deddy pada Minggu (13/6). Mulanya Deddy bertanya mengenai kesediaan Prabowo dalam pesta politik 2024 mendatang. Hal ini Deddy ajukan hingga beberapa kali.

"Loh, kalau untuk mengabdi dan diberi kesempatan diberi kepercayaan kenapa tidak?" jawab Prabowo.

Menurut Prabowo, mencalonkan diri sebagai Capres merupakan persoalan pengabdian. Ia mengatakan bahwa semua orang yang mencintai tanah airnya jika diberi kesempatan untuk mengabdi pada negara akan bersedia diajukan menjadi calon presiden.

"Saya kira semua orang yang cinta tanah air kalo diberi kesempatan untuk mengabdi pasti mau dong, banyak (yang mau) kader-kader juga banyak," ujarnya.

Meski demikian, kata Prabowo, terdapat banyak faktor yang menentukan pencalonan. Deddy lantas bertanya lagi yang masih dibutuhkan Prabowo untuk maju sebagai Capres. Menurut Deddy, Prabowo telah memiliki kendaraan politik, dukungan, dan nama.

"Apalagi yang kurang?" tanya Deddy. "Kita kan enggak bisa maju sendiri. Harus ada teman. Harus ada dukungan kiri kanan dan sebagainya. It's not just easy, kita realistis lah," jawab Prabowo.

Prabowo sendiri mengaku tidak mempermasalahkan jumlah calon presiden pada 2024 mendatang. Ia akan mengikuti kondisi dan sistem pada tahun politik tersebut.

Meski demikian, menurutnya, akan lebih efisien jika Capresnya hanya dua pasang. Ketika ditanya bahwa banyak pihak yang mempersoalkan dua pasang Capres membuat masyarakat terbelah menjadi dua kelompok, Prabowo mengatakan bahwa pada akhirnya tetap harus ada pilihan.

"Mau tiga atau berapa calon ending-nya juga dua. Belum tentu pasangan yang satu itu bisa langsung dapat mayoritas 50 persen plus 1," ujarnya.

Nama Prabowo selama beberapa pekan terakhir tercatat memiliki elektabilitas tinggi berdasar hasil survei sejumlah lembaga.

Tiga lembaga survei berbeda belakangan mencatat nama Prabowo Subianto berada di puncak elektabilitas dengan raihan di atas 12 persen.

Mereka yang melakukan survei antara lain Arus Survei Indonesia, Parameter Politik Indonesia, dan Y-Publica.

Selain Prabowo, tiga kepala daerah yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merupakan tokoh-tokoh yang kerap bersaing dalam bursa bakal capres 2024 saat ini.

(iam/gil)

Diterbitkan di Berita

VIVA – Baliho Ketua DPR RI Puan Maharani bertebaran di sejumlah titik jalan sejumlah daerah di Jawa Timur, terutama di Kota Surabaya sejak beberapa hari lalu. Baliho berukuran besar itu hanya menampilkan foto diri Puan berbaju merah khas PDIP dengan tulisan minimalis: Mbak Puan.

Baliho Puan terlihat di antaranya di Jalan Pasar Kembang, Dukuh Kupang, Gunung Sari, Jemur Andayani, Karah Agung, Menur Pumpungan, dan Jalan Kendangsari yang tak jauh dari kantor DPD PDI P Jawa Timur. Juga di Kecamatan Kanigaran, Probolinggo.

Keberadaan baliho Puan itu berbarengan dengan isu dirinya bakal maju di Pemilihan Presiden 2024.  

Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam berpendapat, munculnya baliho Puan sebagai tanda pemanasan Pilpres 2024.

Menurutnya, hal itu sejalan dengan pernyataan sejumlah elite PDIP yang ingin memajukan putri dari sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri itu.

"Saya menganggapnya sebagai pemanasan dan ekspansi basis dukungan agar lebih dekat dengan pemilih nasional. Ya, semacam penguatan untuk kampanye udara.

Upaya itu juga bisa dibaca sebagai ikhtiar untuk menguatkan basis dukungan internal di basis-basis PDIP," kata Surokim kepada wartawan, Sabtu, 12 Juni 2021.

 

Photo : VIVA/Nur Faishal (Surabaya)

Menurut peneliti senior Surabaya Survey Center itu, Puan dan PDIP memang sudah waktunya melakukan ekspansi basis dukungan. Tidak lagi sekadar mengandalkan Jawa Tengah yang menjadi basis konstituennya.

Jawa Timur dan Jawa Barat yang secara demografis sangat menentukan juga perlu diperhatikan dan diperkuat.

"Puan ini sekarang kan, medan kontestasinya nasional. Jadi sudah waktunya ekspansi basis dukungan, daerah-daerah yang punya basis pendukung PDIP kuat seperti Surabaya harus juga menjadi perhatian bagi mbak Puan agar kian dikenal, disukai dan akan membentuk elektabilitasnya," tandas Surokim.

Dalam banyak hal, Puan disebutnya memiliki modal yang tidak dimiliki oleh semua politisi, seperti darah biru dari Presiden RI pertama Soekarno.

Namun, dalam konteks pemilihan langsung, papar Surokim, Puan membutuhkan popularitas dan elektabilitas yang memadai.

"Dalam konteks pemilu langsung kekinian, publik yang kian kritis juga menuntut Mbak Puan terlihat smart dan menjadi komunikator publik yang andal.

Jadi, Mbak Puan juga perlu meningkatkan kapasitas, kompetensi komunikasi publiknya dan yang paling penting juga menjadi media darling agar modal gen darah biru itu juga menjadi komplemen dari kapasitas politik beliau sebagai tokoh nasional," kata Surokim.

 

 

Ia menilai pemasangan baliho berdampak positif secara politik bagi Puan. Semakin banyak baliho dipasang maka semakin banyak pula masyarakat yang tahu tentang Puan dan kiprahnya.

“Minimal bisa memantik rasa ingin tahu publik serta menguatkan nama beliau dibenak pemilih non-PDIP. Sebagai kader genuine PDIP dan memiliki trah darah biru, saya pikir potensi Mbak Puan tetap kuat untuk ke 2024," ujar Surokim.

 

Diterbitkan di Berita

GenPI.co - Wacana koalisi partai Poros Islam pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menguat usai pertemuan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namun, bisa jadi koalisi Poros Islam tersebut bakal ambrol di tengah jalan. Peneliti dari Indonesia Political Opinion (IPO) Catur Nugroho turut menyoroti keinginan tersebut.

Dia lantas menyarankan kepada partai-partai tersebut agar lebih dekat dengan partai penguasa di Indonesia.

"Mereka lebih aman bergabung dengan partai besar, yang kemungkinan akan mengusung tokohnya pada Pilpres 2024," jelas Catur Nugroho melalui pesan teks kepada GenPI.co, Jumat (25/5).

Catur Nugroho membeberkan, keadaan itu lebih realistis lantaran beberapa partai Islam pun memiliki pandangan yang berbeda.

Dengan demikian, koalisi yang akan diusung pada Pilpres 2024 dari partai Islam pun sulit direalisasikan. Menurut dia, PKS dan PPP sebenarnya memiliki pandangan politik yang berbeda, dilihat dari sejarah.

"Saya melihat PPP kemungkinan bergabung dengan poros itu sebesar 50 persen. Sebab, saya rasa PPP agak 'alergi' dengan PKS," bebernya.

Selain itu, Catur Nugroho membongkar kekuatan tokoh partai poros Islam yang kurang memiliki kekuatan pada Pilpres 2024. Sebab, Catur Nugroho menilai, hal itu sudah terlihat dalam perolehan kursi di DPR yang mana partai Islam kalah dengan nasionalis.

"Partai Islam kalah cukup jauh dengan nasionalis, seperti Gerindra, PDIP, atau Demokrat," pungkas Catur Nugroho.(*)

 

Diterbitkan di Berita